KETIK, SIDOARJO – Geger geden. Pagi-pagi terjadi kehebohan besar. Penampungan pengungsi korban lumpur di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, heboh. Sekitar bulan Mei 2007, jujur saya tidak ingat hari dan tanggal persisnya. Dalam bungkusan nasi goreng jatah sarapan pengungsi ditemukan belatung. Nasi goreng? Ya, nasi goreng. Belatung? Ya, belatung.
Seorang reporter TV menginfo saya sekitar pukul 06.00. Saya pun meluncur cepat ke salah satu balai desa. Di sana ada beberapa bungkus nasi goreng. Posisi setengah terbuka. Belatungnya bergerak-gerak. Seukuran macaroni. Beberapa wartawan lain pun segera menyusul tiba.
Hari itu, juga esok harinya, ramailah pemberitaan bahwa jatah nasi bungkus pengungsi mengandung belatung. Kemarahan pun tertuju ke satu arah. Dapur umum di pengungsian Pasar Porong Baru jadi sasaran. Sekitar pukul 11.00, siang esok harinya, saya ditelepon seorang pejabat penting.
”Coba pikir Mas Rozi. Apa mungkin dalam nasi goreng yang dimasak sebelum Subuh sudah muncul belatung sebesar itu,” kata sang pejabat Pemkab Sidoarjo ini.
Sejujurnya itu lebih berupa teguran dan peringatan terhadap kepekaan seorang jurnalis. Verifikasi, konfirmasi, serta cek dan recek harus selalu dilakukan sebelum memberitakan peristiwa. Lebih-lebih bila terkait penderitaan masyarakat.
Baca Juga:
Kemendikdasmen Tambah Alokasi Waktu dan Kurangi Jumlah Soal TKA Matematika 2026Dia saya kenal dengan baik. Keberpihakannya kepada korban lumpur tidak perlu diragukan lagi. Itu bukan tanpa alasan. Sebab, dalam APBD Sidoarjo, pemasukan pengeboran gas saat itu jelas-jelas tertulis Rp 0. Padahal, pengeboran gas sudah berlangsung puluhan tahun. Tak ada kontribusi bagi pendapatan asli daerah.
Pejabat itu menangkap kejanggalan yang nyata. Bahwa tidak mungkin dalam bungkusan nasi goreng itu hidup belatung. Besarnya hampir seukuran magot. Masih bergerak-gerak pula.
”Saya sudah memerintahkan untuk periksa. Nasi di tempat lain, tidak ada belatungnya. Di dapur umum juga tidak ada,” tegasnya.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Pulang dari Prancis Bawa Kabar Besar, Kesepakatan Rp57 Triliun Jadi Sorotan!Logika saya terasa ditampar. Oh, iya ya? Bagaimana bisa nasi goreng yang baru dimasak sekitar 4 jam bisa dihuni belatung sebesar macaroni itu. Hidup lagi. Fakta seperti ini hanya mungkin terjadi di dalam sinetron hidayah. Saya pun mengecek ke dapur umum di Pasar Porong Baru. Juga tempat-tempat penampungan sementara pengungsi. Tidak ada. Bersih.
Saya menyimpulkan bahwa ada yang sengaja menaruh belatung. Dalam istilah sekarang, ada yang membuat fakta buatan. Tanpa diverifikasi, fakta itu hanya menghasilkan berita palsu (fake news) atau pelintiran (hoax). Bukan fakta otentik.
Kemampuan check, recheck, dan research terlewatkan. Padahal, kesadaran jurnalis harus terus tumbuh. Akal sehat dan hati nurani wajib tetap hidup.
Informasi yang saya terima berikutnya menyebutkan, ada upaya merusak reputasi pengelola katering pengungsi. Benar atau tidak, sulit membuktikan operasi seperti itu. Yang pasti, beberapa hari kemudian, tim katering yang biasanya menangani makanan di dapur umum akhirnya menyatakan mundur. Suplai makanan untuk pengungsi ditangani pihak lain. Itulah ujian keterampilan, wawasan, dan ketaatan prosedur seorang jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik.
Semburan lumpur panas ini juga menguji ketulusan dan keikhlasan nurani jurnalis. Pada suatu waktu, para peliput semburan lumpur ini juga diusir sekelompok warga di Desa Renokenongo. Ada warga yang berunjuk rasa. Namun, ketika para jurnalis hendak meliput aksi, mereka diusir.
Begitu pula di pengungsian Pasar Porong Baru. Beberapa kali pengungsi menolak kehadiran wartawan. Mereka merasa resah. Kehadiran para jurnalis dianggap mengganggu ketenangan. Tidak mampu menolong apa-apa.
Perlakuan itu semakin terasa sejak korban lumpur terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang beranggapan bahwa penderitaan pengungsi korban lumpur dianggap sengaja dijadikan komoditas untuk mencari uang. Peristiwa kecil dibesar-besarkan.
Tentu saja itu menyakitkan. Tanpa kehadiran para jurnalis yang tekun meliput tragedi semburan lumpur ini, tuntutan-tuntutan para korban lumpur pun mungkin agak sulit dipenuhi. Jadi, sebagian besar mereka pasti lebih banyak membantu daripada mengganggu.
Tragedi semburan lumpur panas itu memang sebuah krisis panjang. Dengan puluhan jiwa ribu korban. Belasan ribu rumah yang tenggelam. Desa-desa yang hilang dari peta daerah. Makam leluhur yang lenyap. Akar budaya dan keluarga yang tersayat hingga robek.
Situasi yang penuh ketidakpastian tersebut mudah disusupi berbagai kepentingan. Pribadi, lembaga, pemerintah dan aparatnya, korporasi, bahkan partai politik pun ikut-ikutan mencebur ke "kubangan lumpur".
Kita bisa membayangkan operasi intelijen macam apa yang bisa dimainkan di dalam kekeruhan. Sebagian masyarakat ditakut-takuti. Sebagian lainnya diberi harapan. Yang lain lagi sengaja diambangkan dalam ketidakpastian. Tokoh-tokoh lokal dimunculkan. Pada akhirnya, mereka pun lantas bentrok sendiri.
Para jurnalis di lapangan pun, sedikit banyak, juga terkena operasi seperti itu. Frekuensi undangan makan-makan berbungkus konferensi pers ditingatkan. Bisa dua kali dalam sepekan. Tawaran-tawaran yang menggiurkan berdatangan. Perhatian pemilik modal semakin dalam. Sampai masuk ke kehidupan pribadi wartawan. Sakit pun dijenguk dan perawatan dibiayai.
Beberapa yang dikenal kritis tidak menerima ajakan. Mereka dikucilkan. Terkadang ditakut-takuti hendak dilaporkan ke bos. Menjelang akhir pekan, para jurnalis kritis ini sering cuma mendengar cerita. Hari Kamis kemarin ada konferensi pers di restoran megah kawasan Juanda dan hotel bintang lima di Surabaya.
Bagaimana menyaksikan semua itu? Saya memilih menjadi bagian dari yang terkucil itu. Tidak pernah ikut kegiatan jumpa pers. Sehari-hari meliput semburan dan luberan lumpur di lapangan. Sering saya duduk-duduk di atas tanggul lumpur daerah Siring. Bersama almarhum Budi Sugiharto (Uglu), jurnalis Detik.com.
Kalau tidak di atas tanggul, saya pasti berada di tempat pengungsian korban lumpur, Pasar Porong Baru. Teman setia saya bernama Sabinno Marianno, sekarang jadi pejabat, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo. Ikut menahan tangis. Saat menyaksikan pengungsi yang stres karena tekanan keadaan. Tidak tahan menderita.
Ada juga banyak peristiwa yang lebih menarik. Yaitu, kunjungan para pejabat ke Pasar Porong Baru. Dari menteri, anggota DPR RI, keluarga pemilik Lapindo Nirwan Bakrie, sampai mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tidak pernah kekurangan berita.
Sesekali juga tertawa kecil. Kapan? Misalnya, ketika menyaksikan pasangan pengungsi masuk bilik asmara. Bergantian. Ada empat ruang dari kayu. Bilik asmara adalah kamar-kamar darurat yang disiapkan untuk pasangan yang butuh melakukan hubungan suami-istri. Melepaskan hasrat.
Pasangan mana yang kuat menahan hingga berbulan-bulan? Mulanya bilik asmara itu sepi. Masih malu-malu. Sebagian pasutri memilih melakukannya malam-malam agar tidak ketahuan orang lain. Rupanya, pasangan lain juga berpikir sama. Justru malam hari-lah waktu kunjungan paling ramai ke bilik asmara. Eh, saling ketemu juga.
Tapi, seiring waktu, semua menjadi permisif. Wajar. Tidak pantas menjadi tontonan. Apa pun yang korban lumpur hadapi saat itu, mereka adalah para korban. Penderitaan panjang mereka alami bertahun-tahun. Sampai ada kepastian ganti rugi.
Pelajaran penting bagi tugas seorang jurnalis adalah bahwa meliput dan menulis berita tidak semata-mata melakukan pekerjaan. Di pundaknya, ada misi kemanusiaan: pembelaan terhadap mereka yang lemah karena menjadi korban.
Ada satu larangan yang saya pegang: jangan pernah mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu pantangan tingkat pertama. Bahaya!
Sesungguhnya ujian tersulit bagi seorang jurnalis bukanlah pengucilan, intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan sekalipun. Cobaan paling berat adalah iming-iming materi dan rayuan kemewahan. (bersambung)