14 Perguruan Pencak Silat di Blitar Gugat Kepemimpinan IPSI, Desak PAW Ketua

KETIK, BLITAR – Konflik internal di tubuh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Blitar memanas. Sebanyak 14 perguruan pencak silat secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua IPSI Kabupaten Blitar, Katiman.

Sikap tersebut mengemuka dalam forum silaturahmi antarperguruan yang digelar di RM Kenduri Kanigoro, Selasa 19 Mei 2026 malam. Pertemuan yang awalnya berlangsung santai berubah menjadi forum penyampaian berbagai keluhan terkait kondisi organisasi pencak silat di Kabupaten Blitar.

Ketua PSHT Cabang Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono atau yang akrab disapa Bagas Karangsono, mengatakan banyak perguruan merasa IPSI tidak lagi berjalan netral sebagai organisasi pemersatu.

“Harapan kami IPSI bisa menjadi rumah bersama seluruh perguruan. Tapi yang dirasakan saat ini justru ada kesan perlakuan yang tidak sama,” kata Bagas usai menyerahkan surat mosi tidak percaya kepada KONI Kabupaten Blitar di Kota Blitar, Selasa 26 Mei 2026.

Menurut Bagas, keresahan antarperguruan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun sebagian besar memilih diam sebelum akhirnya sepakat menyampaikan sikap bersama.

Ia menyebut berbagai persoalan mulai dari pembinaan atlet, pelaksanaan event pertandingan, hingga komunikasi organisasi dianggap tidak berjalan secara terbuka.

“Banyak perguruan merasa aspirasi mereka tidak pernah benar-benar didengar. Ini yang akhirnya membuat teman-teman sepakat mengajukan mosi tidak percaya,” ujarnya.

Bagas menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan perkembangan atlet pencak silat di Kabupaten Blitar apabila tidak segera dibenahi.

“Kalau organisasi olahraga kehilangan kepercayaan anggotanya, dampaknya pasti ke atlet juga. Padahal yang paling penting adalah pembinaan dan masa depan atlet,” tegasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Persaudaraan Rasa Tunggal (Persatu), Imam Pamuji. Ia mengaku sejumlah persoalan organisasi sebenarnya telah disampaikan sejak tahun lalu, termasuk terkait legalitas dan administrasi organisasi.

“Kami sampai harus berkonsultasi ke Kesbangpol dan KONI karena merasa tidak ada kepastian dari IPSI Kabupaten Blitar,” katanya.

Imam menyebut kondisi itu menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan perguruan pencak silat. Karena itu, ia mendukung langkah evaluasi total terhadap kepengurusan IPSI Kabupaten Blitar.

Dalam forum tersebut, sejumlah perguruan juga mengungkap dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan pertandingan hingga transparansi penggunaan iuran organisasi. Beberapa perwakilan bahkan mengaku jarang mendapat informasi kegiatan maupun pembinaan meski aktif mengikuti agenda organisasi.

Persoalan pelaksanaan event besar seperti Bupati Cup turut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut.

Dari hasil forum, para perguruan sepakat menyusun surat resmi berisi aspirasi dan pengaduan kepada IPSI Kabupaten Blitar. Mereka juga mendesak dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua IPSI sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

Para perguruan berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan pembenahan organisasi agar lebih profesional, terbuka, dan mampu merangkul seluruh perguruan pencak silat di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Ketua IPSI Kabupaten Blitar, Katiman, belum memberikan tanggapan terkait munculnya mosi tidak percaya dari 14 perguruan pencak silat tersebut.