KETIK, BATU – Mohammad Nur Adhim, kandidat Sekda Kota Batu, berhasil melaju ke tahap akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Rekam jejaknya di sejumlah posisi strategis membuat namanya menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam perebutan kursi birokrasi tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Pejabat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang pemerintahan, mulai dari kewilayahan, penegakan peraturan daerah, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, hingga sektor pendapatan daerah.
Karier birokrasi Mohammad Nur Adhim berkembang secara bertahap melalui sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu figur yang cukup diperhitungkan dalam proses seleksi jabatan tertinggi di kalangan aparatur sipil negara Kota Batu.
Sebelum menduduki posisi saat ini, Adhim pernah bertugas sebagai Camat Junrejo. Di wilayah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Kota Batu tersebut, ia terlibat dalam berbagai program pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, serta penyelesaian persoalan sosial dan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Pengalaman memimpin wilayah kemudian menjadi modal penting ketika dirinya dipercaya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu.
Pada jabatan tersebut, Adhim bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Setelah memimpin Satpol PP, kariernya kembali berlanjut ke bidang manajemen aparatur. Pada Oktober 2021, ia dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu.
Selama memimpin BKPSDM, Adhim mengemban tugas dalam pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, mulai dari pembinaan pegawai, pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi jabatan, hingga pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Di masa kepemimpinannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu fokus utama. Berbagai program pengembangan kompetensi ASN terus didorong guna meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan publik.
Karier Mohammad Nur Adhim kembali memasuki babak baru pada akhir 2023. Dalam rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Pemerintah Kota Batu, ia dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu.
Sebagai Kepala Bapenda, Adhim memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jabatan tersebut menjadi salah satu posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam menjalankan tugasnya, ia dikenal aktif mendorong inovasi pelayanan perpajakan. Berbagai program jemput bola pembayaran pajak daerah dilakukan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan Kota Batu.
Selain rekam jejak birokrasi, aspek transparansi kekayaan juga menjadi perhatian dalam proses seleksi Sekretaris Daerah Kota Batu.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Mohammad Nur Adhim tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1.491.082.333 setelah dikurangi kewajiban utang sebesar Rp25.186.250.
Aset terbesar yang dimiliki berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp1,3 miliar yang berada di wilayah Kota Batu. Properti tersebut menjadi komponen utama dalam struktur kekayaan yang dilaporkannya.
Selain aset properti, Adhim juga melaporkan kepemilikan kendaraan dengan total nilai Rp138 juta. Kendaraan tersebut terdiri atas satu unit mobil Honda tahun 2010, sepeda motor Yamaha NMax tahun 2019, serta Honda Vario tahun 2022.
Dalam laporan yang sama, tercatat pula harta bergerak lainnya senilai Rp31,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp46,7 juta. Sementara itu, tidak terdapat kepemilikan surat berharga maupun aset lainnya yang dilaporkan. (*)
