KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu menargetkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Kerja sama dengan Bank Dunia itu akan menyasar pembenahan sektor hulu terlebih dahulu sebelum masuk ke pengolahan hilir guna mendukung target Zero Waste.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Fachroni, mengatakan, komitmen pelaksanaan program tersebut telah mendapat dukungan dari Wali Kota Batu dan DPRD Kota Batu.
Menurut dia, sebagai syarat pendampingan hibah, pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran tahunan sebagai dana talangan dengan nilai berkisar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
“Komitmen ini sudah mendapat persetujuan kepala daerah dan DPRD. Sebagai syarat pendampingan hibah, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran tahunan sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.
Dian menjelaskan, pada tahap awal Pemkot Batu mengajukan proposal senilai Rp67 miliar. Namun, nilai tersebut diminta dinaikkan hingga minimal Rp100 miliar agar program dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Awalnya kami mengusulkan Rp67 miliar, tetapi diminta minimal Rp100 miliar. Karena itu, kami melakukan penyesuaian prioritas di sejumlah titik,” katanya.
Sesuai peta jalan yang ditetapkan Bank Dunia, penanganan akan dimulai dari sektor hulu sebelum berlanjut ke sektor hilir. Pada 2027, Pemkot Batu merencanakan pembangunan tiga TPS3R komunal baru dengan kapasitas masing-masing 10 ton per hari.
“Tiga lokasi yang diproyeksikan menjadi titik pembangunan yakni Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, dan Pasar Induk Among Tani,” tambahnya.
Khusus di Pasar Induk Among Tani, pengelolaan sampah dirancang menggunakan teknologi bio-digester. Sistem tersebut memanfaatkan proses anaerobik untuk mengolah limbah organik menjadi biogas sebagai energi terbarukan, sekaligus menghasilkan pupuk cair dan padat.
“Kami membutuhkan penetapan lokasi secepatnya agar bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran,” ujarnya.
Di sektor hilir, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tlekung direncanakan berubah fungsi menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tahap awal pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2028 setelah penguatan fasilitas di sektor hulu selesai.
Salah satu program utama yang disiapkan adalah landfill mining atau penambangan timbunan sampah lama. Sekitar 135 ribu ton sampah yang saat ini menumpuk akan diolah kembali untuk memulihkan lahan seluas dua hektare.
Lahan hasil pemulihan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan perkebunan rakyat bagi warga Desa Tlekung.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hanggar baru untuk insinerator. Hanggar utama yang ada saat ini nantinya dialihkan sebagai tempat peralatan pendukung lainnya.
Sebagai instrumen tambahan, Pemkot Batu juga mempertimbangkan keterlibatan dalam program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan berlokasi di Bululawang, Kabupaten Malang.
Kota Batu menargetkan dapat menyuplai sekitar 38 ton sampah per hari ke fasilitas tersebut. Namun, Dian menegaskan skema PSEL menjadi opsi terakhir karena masih menghadapi tantangan armada dan distribusi.
“Satu truk berkapasitas lima ton. Jika harus mengirim 50 ton, berarti dibutuhkan 10 truk siaga. Saat ini kami baru memiliki tujuh armada yang beroperasi rutin,” katanya.
Karena itu, Pemkot Batu akan mendorong dukungan pelaku usaha serta memanfaatkan skema bantuan LSDP untuk menambah unit dump truck guna memperkuat sistem pengangkutan sampah. (*)
