KETIK, BATU – Dinas Pendidikan Kota Batu mulai melakukan verifikasi faktual terhadap pendaftar jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri tahun ajaran 2026/2027.
Proses pengecekan langsung ke rumah calon siswa dilakukan untuk memastikan penerima jalur afirmasi benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Cahya Wisesa, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan usai penutupan pendaftaran jalur afirmasi pada 19 Mei 2026. Terdapat 323 kursi jalur afirmasi yang disediakan di sembilan SMP Negeri se-Kota Batu.
Menurut Cahya, proses seleksi tidak hanya mengandalkan pengunggahan dokumen secara daring, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Dinas Pendidikan juga menerjunkan tim verifikator untuk melakukan pengecekan langsung ke rumah pendaftar.
“Kami tidak hanya mengandalkan unggah dokumen secara online. Verifikasi faktual tetap dilakukan untuk mengantisipasi adanya manipulasi data,” ujar Cahya Wisesa, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan, tim survei akan memeriksa berbagai aspek kondisi ekonomi keluarga calon siswa, mulai dari status kepemilikan rumah, kapasitas listrik, luas bangunan, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan kendaraan, hingga sumber penghasilan orang tua.
“Tim panitia khusus sudah disiapkan untuk melakukan survei langsung ke rumah pendaftar sampai 22 Juni mendatang,” katanya.
Langkah tersebut dilakukan karena kerap ditemukan perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Pemeriksaan langsung dinilai penting agar kuota afirmasi benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Batu, Tatik Ismiati, mengungkapkan pihaknya beberapa kali menemukan kondisi ekonomi keluarga yang berubah dibanding data yang tercantum dalam administrasi bantuan sosial.
“Ada calon siswa yang masih tercatat sebagai penerima PIP, tetapi setelah kami cek langsung ternyata kondisi keluarganya sudah cukup mapan. Sebaliknya, ada juga keluarga yang sebenarnya kesulitan ekonomi, namun belum terdata karena orang tuanya baru saja terkena PHK atau meninggal dunia,” terang Tatik.
Karena itu, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan berharap proses survei lapangan dapat membuat jalur afirmasi berjalan lebih adil dan tepat sasaran, sehingga siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri.
