KETIK, BATU – Banjir luapan Kali Krecek mendorong Pemerintah Kota Batu mengambil langkah konkret di kawasan hulu Bumiaji. Fokus utama diarahkan pada pemulihan lingkungan untuk menekan risiko bencana di masa mendatang.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar akar persoalan di wilayah hulu.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis, 9 April 2026.
Dalam arahannya, Nurochman menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada perbaikan di hilir, tetapi juga harus mengembalikan fungsi konservasi di kawasan hulu.
Berdasarkan hasil kajian lapangan, banjir yang melanda wilayah Tulungrejo dan Punten pada 30 Maret lalu dipicu oleh alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian hortikultura semusim seluas lebih dari 109 hektare.
Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya erosi di lahan miring yang berdampak pada sedimentasi tinggi, mencapai lebih dari 97 ribu meter kubik per tahun.
“Akibatnya, terjadi pendangkalan sungai yang memperbesar risiko banjir dan mengancam permukiman warga serta infrastruktur,” ungkap Cak Nur, sapaan akrabnya.
Cak Nur memastikan, upaya penanganan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi petani dengan mendorong perubahan pola tanam yang lebih ramah lingkungan.
“Kami akan memfasilitasi petani di kawasan hulu untuk beralih ke tanaman tegak bernilai ekonomi, seperti kopi dan kakao. Tanaman ini mampu memperkuat fungsi konservasi karena akarnya mengikat tanah, sehingga dapat menekan erosi, sementara petani tetap memperoleh penghasilan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan pengetatan penataan ruang melalui audit menyeluruh terhadap perizinan usaha di kawasan rawan bencana. Evaluasi teknis terhadap bangunan komersial turut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan.
“Penegakan aturan tata ruang harus dilakukan secara tegas tanpa pengecualian. Setiap pembangunan wajib mematuhi analisis risiko bencana. Jika ditemukan pelanggaran yang berdampak pada bencana, maka harus ditindak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan normalisasi sungai secara masif di wilayah hilir untuk mengembalikan kapasitas tampung air.
Penyusunan sistem drainase kota yang terintegrasi turut disiapkan sebagai langkah jangka panjang dalam menghadapi potensi curah hujan ekstrem.
Penguatan peran masyarakat juga menjadi perhatian melalui edukasi dan simulasi kebencanaan di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah dengan tingkat risiko tinggi seperti Tulungrejo.
Cak Nur menegaskan, seluruh langkah tersebut akan segera direalisasikan guna memutus siklus banjir yang selama ini merugikan masyarakat.
“Penanganan banjir Kali Krecek harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Dengan kombinasi perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekosistem, kami optimistis keseimbangan lingkungan dapat kembali terjaga sekaligus memastikan kesejahteraan petani,” pungkasnya.(*)
