KETIK, BANDUNG – Memasuki Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Demokrat, M. Akhiri Hailuki mengajak seluruh pihak untuk mensyukuri berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah daerah. Menurutnya, di usia Kabupaten Bandung yang sudah matang, arah pembangunan harus semakin jelas, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kabupaten Bandung sudah memasuki usia ke-385 tahun. Sudah banyak pencapaian positif, tapi masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Kita harus melihat sisi-sisi positif terlebih dahulu, karena banyak kemajuan yang sudah dicapai,” ujar Hailuki.
Ia menilai, selama beberapa tahun terakhir Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang menggembirakan. Angka kemiskinan terus menurun, kasus stunting berhasil ditekan, Indeks Pembangunan Manusia meningkat, pelayanan kesehatan membaik, serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terjaga.
“Walaupun belum 100 persen baik, tetap harus kita syukuri. Angka kemiskinan itu sudah turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi jumlahnya semakin berkurang. Itu sebuah pencapaian yang harus diapresiasi,” katanya.
Namun demikian, Hailuki mengingatkan bahwa masih ada tiga persoalan klasik yang sampai sekarang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni banjir, sampah, dan infrastruktur yang belum merata. Menurutnya, tiga persoalan tersebut harus menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Bandung ke depan.
Terkait banjir, Hailuki mengakui kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Jika dahulu banjir bisa menggenang hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kini genangan relatif lebih cepat surut. Meski begitu, ia menilai persoalan banjir tetap harus ditangani serius dari hulu hingga hilir.
“Walaupun banjir sekarang lebih cepat surut, tetap harus kita atasi. Dulu banjir bisa berminggu-minggu, sekarang dalam hitungan hari sudah surut. Itu berarti ada kemajuan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Masalah banjir di Kabupaten Bandung harus ditangani mulai dari hulu sampai hilirnya,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dikerjakan secara berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak.
“Masalah banjir tidak bisa selesai dalam sehari semalam. Harus ada kerja sama pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan masyarakat. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Selain banjir, persoalan sampah juga dinilai semakin mendesak. Hailuki menyebut Kabupaten Bandung saat ini memproduksi sekitar 1.500 hingga 1.800 ton sampah per hari. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 500 ton yang bisa dikelola secara efektif.
“Artinya masih ada sekitar 1.000 sampai 1.300 ton sampah per hari yang belum tertangani. Ini yang harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai Kabupaten Bandung mengalami darurat sampah,” katanya.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan solusi jangka panjang, tetapi juga harus segera menghadirkan langkah cepat atau quick win agar persoalan sampah tidak terus menjadi sorotan publik.
“Yang jangka panjang tetap harus berjalan, misalnya rencana pengolahan sampah menjadi energi di Legok Nangka. Tapi quick win juga harus ada. Karena sampah diproduksi setiap hari. Kalau tidak ada langkah cepat, masalah ini akan terus berulang,” ujar Hailuki.
Ia pun mendorong keterlibatan pihak swasta dan perguruan tinggi untuk mencari inovasi pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.
“Kita punya ITB, kita punya UNPAD, banyak perguruan tinggi hebat di Bandung Raya. Kita juga harus melibatkan swasta. Jangan sampai kerja keras pemerintah tertutup hanya karena konten viral soal sampah yang berserakan di jalan,” katanya.
Hailuki menegaskan, persoalan ketiga yang tidak kalah penting adalah infrastruktur yang belum merata. Ia menilai, pembangunan jalan dan infrastruktur di Kabupaten Bandung selama ini belum memiliki ukuran yang benar-benar jelas dan terukur.
Karena itu, ia mengusulkan agar Kabupaten Bandung memiliki Infrastructure Development Index (IDI) atau Indeks Pembangunan Infrastruktur. Menurutnya, indeks tersebut penting untuk memetakan kondisi riil infrastruktur di setiap wilayah, mulai dari ruas jalan yang sudah dibeton, masih hotmix, hingga wilayah yang belum tersentuh pembangunan.
“Harus ada studi ilmiah. Berapa ruas jalan yang sudah dibeton, berapa yang masih hotmix, berapa yang sudah dibeton dan hotmix. Lalu tiap tahun harus ada progresnya. Infrastruktur ini harus kita dorong ke pemerataan,” ujarnya.
Menurut Hailuki, keberadaan IDI akan membuat pembangunan infrastruktur tidak lagi sekadar berdasarkan persepsi atau kepentingan sesaat, melainkan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Makanya saya mendorong adanya Infrastructure Development Index. Dengan indeks itu kita bisa tahu sejauh mana keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung. Jadi jelas mana wilayah yang masih tertinggal dan mana yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas fisik semata. Karena itu, IDI harus diimbangi dengan Liveability Index atau indeks kenyamanan hidup masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan gencar, jalan dibangun di mana-mana, tapi masyarakat malah tidak nyaman. Berarti ada yang salah. Mungkin yang dibangun bukan yang dibutuhkan, atau bukan di wilayah yang memang menjadi prioritas,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Hailuki berharap momentum Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung menjadi titik balik untuk memperbaiki pola pembangunan dan penganggaran di daerah. Menurutnya, saat ini sudah bukan zamannya lagi mengejar angka penyerapan anggaran semata, melainkan memastikan setiap anggaran benar-benar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Tidak ada artinya penyerapan anggaran sampai 90 persen, kalau masalahnya tetap tidak selesai. Yang terpenting sekarang bagaimana anggaran itu tepat sasaran, tepat manfaat, dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(*)
