Wujudkan Hunian Layak dan Aman, Pemkot Kediri Rehabilitasi Dua Rumah Warga Korban Gempa

KETIK, KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri mulai merehabilitasi dua rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.

Perbaikan total kedua rumah korban gempa dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menempati hunian yang layak, aman dan nyaman.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati mengatakan, rumah yang mendapatkan bantuan Pemkot Kediri adalah rumah Rahmad Muslimin di Kelurahan Singonegaran dan Sukirin di Kelurahan Mrican. Kondisi kedua rumah tersebut sudah tidak layak huni sehingga membahayakan keselamatan penghuni rumah.

"Kondisi rumahnya memang sangat tidak layak dan keduanya mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Kehadiran pemerintah ini sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban masyarakat," kata Mbak Wali sapaan akrabnya, Kamis, 30 Juli 2026.

Berdasarkan hasil kajian dilapangan, wali kota termuda di Indonesia itu menyebut perlunya memperbaiki total kedua rumah lantaran mengalami kerusakan parah.

Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp 58 juta kepada Rahmad Muslimin dan Rp 24 juta untuk Sukirin. Besaran nominal bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah.

"Alhamdulillah hari ini kami bersama anggota DPRD menyerahkan bantuan BTT (Belanja Tidak Terduga) perbaikan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Penyaluran bantuan BTT bersumber anggaran dari Pemkot Kediri kepada warga kategori desil satu yang dilakukan Mbak Wali itu sekaligus menandai dimulainya proses perbaikan.

Mbak Wali menyebut pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara kolaboratif bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri hingga Komunitas Suket Teki.

Dengan keterlibatan banyak pihak, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga target penyelesaian dalam waktu tiga bulan dapat tercapai.

"Semangat gotong royong sudah terlihat sejak awal pembangunan, di mana para relawan bahu-membahu membantu memindahkan barang-barang dari rumah warga terdampak," tambahnya.

Mbak Wali berharap program perbaikan rumah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung kesehatan warga. Mbak Wali menyebut hunian yang layak akan memberikan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi keluarga.

"Kami juga menitipkan kepada para pengawas dan pelaksana agar benar-benar menjaga kualitas pembangunan. Jangan sampai bantuan yang telah disalurkan pemerintah justru mengurangi kualitas bangunan. Rumah yang dibangun harus kokoh, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," pungkasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, Anang Kurniawan menambahkan, pada tahap awal tahun 2026, terdapat empat rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah, yakni di Kelurahan Singonegaran, Mrican, Burengan, dan Banaran.

"BTT merupakan anggaran yang digunakan untuk penanganan kondisi tidak terduga, termasuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, luas bangunan, serta kebutuhan perbaikan pada masing-masing rumah," tambah Anang.

Anang menjelaskan bantuan disalurkan langsung kepada penerima, kemudian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui kelompok swadaya masyarakat dengan melibatkan tukang dari lingkungan sekitar dan pembelian material di toko-toko setempat.

Pola tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam prosesnya, Anang menyebut setiap kelurahan didampingi oleh tim pendamping dari Dinas Perkim, mulai dari tahap pengusulan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Tim tersebut secara rutin melaporkan perkembangan pembangunan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga melakukan pengawasan secara berkala.

"Pengawasan ini ditekankan pada dua hal, yakni menjaga kualitas bangunan serta memastikan proses renovasi dilakukan secara menyeluruh sehingga rumah benar-benar kembali layak huni," pungkasnya.(*)