KETIK, MOJOKERTO – Kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas layanan kesehatan dinilai menjadi modal penting bagi Kota Mojokerto dalam mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TB).
Dengan dukungan enam rumah sakit, enam puskesmas, serta 10 puskesmas pembantu (pustu), Kota Mojokerto dinilai memiliki potensi menjadi salah satu daerah percontohan penanganan dan pemberantasan TB di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus saat meninjau pelaksanaan skrining TB yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Mojokerto, Selasa, 29 September 2026.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi.
Usai meninjau langsung pelaksanaan skrining TB di Kelurahan Surodinawan dan RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo, Benjamin mengapresiasi pelaksanaan skrining di Kota Mojokerto.
Baca Juga:
Kasus ISPA Melonjak di RI, Kemenkes Catat Virus Influenza A MendominasiMenurutnya, pemeriksaan telah menyasar kelompok yang tepat, khususnya kontak erat pasien TB dan masyarakat yang memiliki risiko sakit.
“Kami datang ke Kota Mojokerto bersama Ibu Wali Kota melihat program bagaimana dilakukan skrining TB. Tadi saya lihat caranya sudah benar, bahwa kontak erat yang disasar dan orang yang berisiko sakit yang disasar. Itulah strategi kita menurunkan kasus TB di Indonesia,” kata Benjamin.
Menurut Benjamin, Kota Mojokerto memiliki posisi strategis dalam penanganan TB karena selama ini turut memberikan layanan pengobatan bagi pasien yang berasal dari luar wilayah kota.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kapasitas layanan kesehatan Kota Mojokerto dalam menangani kasus TB. Ia pun melihat peluang kota tersebut menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam upaya pemberantasan TB.
Baca Juga:
Ning Ita Serahkan Penghargaan Kader Berprestasi Pulorejo, Tekankan Pengabdian untuk MasyarakatDengan luas wilayah yang relatif kecil serta dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, penemuan kasus secara aktif dinilai dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
“Kalau bisa kita melakukan pemberantasan TB sebagai percontohan nasional, Kota Mojokerto, Kota Bogor. Saya sudah lihat kota-kota yang bisa karena SDM-nya cukup dan selama ini jadi tumpahan mengobati orang wilayah kota lain,” terangnya.
Lebih lanjut, Benjamin menjelaskan penguatan skrining menjadi bagian penting untuk memutus rantai penularan TB.
Masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB perlu diperiksa untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi atau risiko TB, penanganan dapat dilakukan lebih awal.
“Dengan data yang ada kita bisa, seluruh warga Kota Mojokerto yang kontak erat harus diperiksa kesehatannya. Difoto ronsen, kalau begitu dia nggak sakit langsung dapat obat pencegahan, yang sakit langsung diobati,” jelasnya.
Menurut Benjamin, pendekatan tersebut diharapkan mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah berkembangnya infeksi menjadi penyakit TB. Dengan langkah yang konsisten, ia berharap Kota Mojokerto dapat mencapai eliminasi TB dalam beberapa tahun mendatang.
“Harapan saya tiga tahun ke depan Mojokerto salah satu kota bebas TB pertama di Indonesia. Mimpinya saya itu, karena punya wali kota yang hebat,” katanya.
Selain penguatan layanan kesehatan, Benjamin menilai edukasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengendalian penyakit.
Pemahaman mengenai pola hidup sehat, pencegahan penularan, serta kepatuhan terhadap pengobatan dinilai dapat memperkuat upaya kesehatan di tingkat masyarakat.
“Yang dibutuhkan adalah edukasi, pengetahuan. Setelah itu masyarakat makin taat. Jadi hidup itu dengan pola hidup sehat itu sudah bisa mengurangi konsumsi obat,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki komitmen dalam mendukung penguatan sektor kesehatan, termasuk upaya eliminasi TB.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan anggaran kesehatan yang dialokasikan lebih dari 20 persen.
“Anggaran kesehatan kita lebih dari 20 persen, lebih dari yang ditetapkan dalam mandatory spending. Kemudian kita juga memiliki para kader yang siap menjadi garda terdepan untuk berkolaborasi dalam eliminasi TB,” tegasnya.
Peninjauan skrining TB terintegrasi CKG di Kota Mojokerto menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penemuan serta penanganan kasus TB.
Dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, data yang terintegrasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target eliminasi TB.(*)