Wacana Pemakzulan Gibran Menguat, Sejumlah Fraksi DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

KETIK, JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi dikabarkan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut. DPR akan menindaklanjuti aspirasi para anggota dewan setelah pembukaan masa persidangan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Puan menegaskan, DPR harus menjalankan setiap tahapan pembahasan usulan tersebut sesuai aturan konstitusi yang berlaku.

“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.

Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Ia menyebut dorongan untuk menggunakan hak tersebut telah berkembang di sejumlah fraksi.

Menurut Mardani, dukungan itu bahkan telah didokumentasikan melalui pengumpulan tanda tangan anggota DPR. Meski demikian, langkah resmi DPR masih harus melalui tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa pembicaraan informal di hampir seluruh partai politik mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Menguatnya dorongan pemakzulan Gibran tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Melalui putusan tersebut, MA membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran.

Putusan MA itu kemudian menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan sejumlah anggota DPR dan kelompok masyarakat. Mereka menjadikannya sebagai dasar untuk mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen dalam menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Desakan agar Gibran dimakzulkan juga muncul di luar parlemen. Massa dari DPP Gema Keadilan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa tuntutan agar lembaga legislatif tersebut memproses pemakzulan Wakil Presiden.

Meski demikian, hingga Selasa, 10 November 2026, DPR baru menerima laporan dan aspirasi mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Belum ada keputusan resmi lembaga legislatif tersebut untuk memakzulkan Gibran.

Sebagai informasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya harus mengikuti prosedur dan persyaratan tertentu. Sementara itu, pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (*)