KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) mendorong penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai langkah mengendalikan alih fungsi lahan di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan investasi.
Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan perlindungan terhadap 532 hektare lahan pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman, dalam kegiatan uji publik Ranperda LP2B yang berlangsung di Golden Hill, Kota Batu, pada Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Sekretaris Daerah Alfi Nurhidayat, jajaran Panitia Khusus (Pansus) Ranperda LP2B, camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan, perlindungan lahan pertanian menjadi hal mendesak untuk dilakukan mengingat perkembangan Kota Batu yang semakin menarik minat wisatawan maupun investor.
Baca Juga:
Pemkot Batu Dorong UMKM Go Digital, Perluas Pasar Lewat TikTok"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian yang jelas," jelasnya.
Menurutnya, salah satu tujuan utama pembentukan Perda LP2B adalah membatasi perubahan peruntukan lahan pertanian agar tidak semakin berkurang akibat pembangunan.
Karena itu, penetapan kawasan LP2B harus menjadi komitmen bersama, terutama dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Kota Batu.
“Intervensi terhadap lahan kita di Kota Batu ini sangat luar biasa. Maka LP2B ini harus menjadi sebuah ketetapan dan komitmen kita semuanya,” tegas Cak Nur.
Baca Juga:
Jadi Pelapor Kasus Dugaan Penganiayaan Majikan WNA India, PRT Asal Kota Batu Jalani Pemeriksaan PolisiDia menjelaskan, Ranperda LP2B juga memiliki keterkaitan erat dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua regulasi tersebut perlu diselaraskan agar pembagian kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian maupun pembangunan memiliki kepastian hukum.
Kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B nantinya tidak diperuntukkan bagi aktivitas pembangunan karena harus dipertahankan untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan.
Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai wilayah yang boleh dimanfaatkan untuk pembangunan dan kawasan yang wajib dilindungi.
“Wilayah yang sudah diputuskan di LP2B itu tidak boleh dilakukan aktivitas untuk pembangunan. Karena memang dikonsentrasikan untuk tanaman pangan berkelanjutan,” ujar politisi PKB ini.
Selain mencegah alih fungsi lahan, regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Meskipun Kota Batu lebih dikenal sebagai wilayah penghasil komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga, keberadaan lahan pertanian tetap dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan.
Cak Nur menambahkan, pengendalian pemanfaatan ruang perlu diperhatikan karena Kota Batu memiliki keterbatasan wilayah. Seluruh kawasan, papar dia, tidak harus dikembangkan menjadi ruang ekonomi apabila hal itu justru mengorbankan keberlangsungan sektor pertanian.
“Kedepan tentu tidak semua wilayah Kota Batu harus dieksplorasi, dieksploitasi menjadi ruang-ruang ekonomi yang meninggalkan dunia pertanian. Pada saatnya pasti itu akan menjadi komitmen-komitmen pemerintah supaya keseimbangan Kota Batu ini tetap terjaga,” katanya.
Terkait tahapan pembentukan regulasi, Cak Nur menyampaikan bahwa hasil uji publik akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah. Berbagai masukan dari masyarakat nantinya dikaji dan disesuaikan sebelum Ranperda memasuki proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Setelah seluruh bab, pasal, dan dasar hukum melalui proses harmonisasi, Ranperda akan dibawa ke rapat paripurna sebelum ditetapkan dan diundangkan sebagai peraturan daerah yang berlaku.
“Setelah uji publik kan nanti ada masukan apa saja dari masyarakat. Nah, itu yang kemudian nanti akan disesuaikan di Ranperda itu. Setelah itu diperbaiki, ada harmonisasi ke Biro Hukum Provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cak Nur mengatakan, pengaturan perlindungan LP2B juga perlu ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Aturan turunan tersebut akan memuat ketentuan teknis mengenai pemberian insentif kepada petani sebagaimana telah dicantumkan dalam Ranperda.
“Insentif itu diberikan seperti apa? Setiap tahun kah? Atau dua tahun sekali kah? Nah, itu nanti detailnya ada di pedoman teknis yaitu Peraturan Wali Kota. Nanti pengampunya adalah Dinas Pertanian yang merumuskan draft dari Peraturan Wali Kota tersebut,” ungkapnya.
Pemkot Batu menargetkan seluruh proses penyusunan Ranperda LP2B dapat diselesaikan pada akhir 2026. Namun, tahapan harmonisasi di tingkat provinsi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama karena harus menyesuaikan antrean pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah lainnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, Cak Nur meminta Sekretaris Daerah ikut mengawal komunikasi dengan pemerintah provinsi agar proses harmonisasi dapat dipercepat, sehingga regulasi perlindungan lahan pertanian tersebut bisa segera ditetapkan.(*)