Tiga Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Intesitas Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Dikritik PDIP

KETIK, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilai cukup intens dalam beberapa bulan terakhir. Partai berlambang banteng tersebut meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait tujuan, agenda, serta hasil yang ingin dicapai dari rangkaian lawatan tersebut.

Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, Presiden Prabowo tercatat telah tiga kali melakukan kunjungan ke Prancis. Lawatan terbaru dimulai pada Rabu, 27 Mei 2026, setelah sebelumnya berkunjung ke negara tersebut pada 23 Januari dan 14 April 2026.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai setiap perjalanan luar negeri yang dilakukan kepala negara harus memiliki target yang terukur dan dapat diketahui publik. Menurutnya, agenda diplomasi presiden semestinya disusun secara matang dengan tujuan yang jelas.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas saat ditemui di kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026. 

Andreas menegaskan bahwa transparansi mengenai agenda kunjungan luar negeri penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan diplomasi pemerintah. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tujuan strategis dari setiap perjalanan yang dilakukan presiden atas nama negara.

Dalam kesempatan itu, Andreas juga membandingkan praktik diplomasi pada masa pemerintahan terdahulu. Menurutnya, sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, kunjungan kenegaraan umumnya disertai agenda yang padat dan memiliki kepentingan yang jelas.

Ia pun mengingatkan bahwa kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri presiden bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Menurut Andreas, fenomena serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," kata dia.

Karena itu, Andreas meminta Kementerian Sekretariat Negara maupun juru bicara pemerintah menjelaskan secara rinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

"Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," katanya.

Selain menyoroti substansi kunjungan, PDIP juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai belum optimal. Andreas menilai informasi mengenai agenda perjalanan presiden seharusnya disampaikan sebelum keberangkatan sehingga masyarakat dapat memahami konteks kunjungan tersebut sejak awal.

"Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu," tegasnya.

Menurut Andreas, tim komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program dan aktivitas presiden kepada masyarakat. Komunikasi yang terbuka dinilai dapat mencegah munculnya spekulasi maupun persepsi negatif terkait agenda kepala negara di luar negeri.

"Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar alasan yang disampaikan pemerintah terkait kunjungan presiden tidak hanya bersifat seremonial atau berkaitan dengan kepentingan pribadi yang kemudian dikemas sebagai agenda kenegaraan.

"Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu," pungkasnya. (*)