KETIK, MALANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menanggapi rencana Pemerintah Kota Malang untuk mengganti mobil dinas dengan mobil listrik. Namun, rencana tersebut dinilai perlu kajian yang lebih matang.
Amithya menjelaskan DPRD Kota Malang akan menganalisis seluruh pilihan maupun skema terbaik demi menjaga postur APBD Kota Malang. Untuk itu, penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Malang juga masih diperlukan.
"Tapi yang jelas kami akan menganalisis semua pilihan-pilihan atau skema-skema. Mana yang kira-kira paling signifikan. Jadi intinya, nanti kami akan mendengarkan skema dari Pemkot Malang karena belum disampaikan ke kami. Kami juga akan mengundang Pemkot Malang, selain membicarakan itu, juga dalam rangka pembahasan anggaran," ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Pembahasan bersama Pemkot Malang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terlebih, Pemkot Malang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak besar terhadap anggaran Kota Malang tahun ini.
Pemerintah Kota Malang juga tidak menutup pilihan hanya pada pengadaan unit baru, tetapi membuka opsi skema sewa. Namun, DPRD Kota Malang ingin melakukan penghitungan agar tidak menyebabkan pembengkakan APBD Kota Malang.
Baca Juga:
FISIP UB Sambut 14 Mahasiswa Universiti Malaya, Dorong Kerja Sama Pendidikan Lintas Negara"Kita melihat hitungannya dulu, signifikan atau tidak. Jadi mana yang akan lebih baik untuk konstruksi atau struktur APBD kita. Itu saja pertimbangan kami," lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan Kota Malang itu juga menekankan belum ada opsi untuk menambah anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Saat ini, DPRD Kota Malang menilai lebih baik menggunakan dan memaksimalkan anggaran yang ada agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
"Memang yang kami fasilitasi utama adalah layanan kepada masyarakat. Ada beberapa program pemerintah daerah yang masih kami upayakan untuk terus berjalan sampai akhir. Ada kondisi perampingan-perampingan yang akan kami lakukan. Jadi kalau sekarang saya ditanya apakah ada upaya penambahan, belum. Tidak ada opsi ke sana," tegasnya.
Untuk itu, Pemkot Malang harus mencari alternatif lain agar operasional dan mobilitas tetap berjalan. Ia juga meminta komitmen dari Pemkot Malang agar terus berupaya menyelamatkan APBD Kota Malang demi kepentingan masyarakat, meskipun Pemkot sendiri telah menyatakan anggaran saat ini tidak akan mencukupi akibat kenaikan harga BBM.
Baca Juga:
Kerap Jadi Lokasi Jualan PKL dan Parkir Liar, Satpol PP Dirikan Pos Pantau di Jalan Veteran Kota Malang"Ya, makanya kan enggak mungkin cukup. Tapi saat ini belum ada tambahan, belum ada skema tambahan untuk anggaran. Memang enggak mungkin cukup," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan pihaknya telah melakukan penghitungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran BBM. Dari kajian tersebut, dipastikan anggaran BBM tidak akan mencukupi selama satu tahun.
"Kita menghitung dan saya sudah minta Pak Sekda selaku Ketua TAPD untuk menghitung terkait anggaran BBM. Tapi yang jelas, dengan kenaikan harga, berdasarkan hitungan yang ada, anggaran tidak akan mencukupi selama satu tahun," ujar Wahyu.
Pemkot Malang juga menyiapkan beberapa skenario untuk mengatasi kenaikan harga BBM tersebut. Salah satu opsi yang muncul adalah peralihan ke mobil listrik dengan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efektif.
"Terkait langkah-langkah dan skenario ke depan apabila kelangkaan BBM masih terus terjadi, kita juga bisa beralih ke mobil listrik. Kita tidak harus membeli, tetapi bisa menyewa mobil listrik karena lebih murah dan biaya energinya juga lebih mudah," lanjut Wahyu.