KETIK, JOMBANG – Pihak SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akhirnya mengakui adanya penarikan iuran atau pungutan rutin bulanan di sekolah tersebut.
Kepala Sekolah SMAN Bareng, Jombang, Anik Noerachini melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) SMAN Bareng Jombang, Abdul Ghofur, tidak menampik adanya iuran bulanan sebesar Rp200 ribu yang berjalan di sekolahnya.
Meski demikian, ia menegaskan skema penarikan dana tersebut bukan pungli karena telah melalui kesepakatan forum antara komite sekolah dan wali murid.
"Bagi yang mampu, tidak ada paksaan. Dan itu berdasarkan rapat, pembayarannya berdasarkan rapat," ujar Ghofur, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Ghofur, sekolah memberikan keringanan bagi siswa SMAN Bareng, Jombang dari keluarga kurang mampu atau prasejahtera. Jika memang tidak mampu, besaran iuran disebut Rp85 ribu per bulan.
Baca Juga:
Polisi Didesak Usut Dugaan Pungli dan Indikasi Perundungan Siswa di SMAN Bareng JombangGhofur beralasan, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menunjang kemajuan sekolah sekaligus mendongkrak prestasi siswa. Ia mencontohkan keikutsertaan siswa dalam lomba pencak silat di luar kota yang biaya pendaftarannya bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara ongkos transportasi tidak dapat dicover BOS.
"Sekolah kan butuh maju, contohnya lomba silat di luar kota bayarnya boleh pakai dana BOS, tapi biaya transportasi siapa yang tanggung? Ya diambilnya dari sini. Harusnya kan urunan, kalau gak gitu ya gak prestasi," katanya.
Ia menambahkan, capaian prestasi penting bagi siswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya mendorong prestasi siswa dinilai tidak akan terwujud.
Terkait tudingan perundungan verbal yang dikaitkan dengan iuran atau sumbangan, Ghofur membantahnya. Ia mempertanyakan asal informasi tersebut dan menyebut tudingan itu tidak benar jika diuji melalui pengambilan sampel.
Baca Juga:
Akademisi Dukung Bupati Brebes Tertibkan Pungutan Sekolah Negeri: Jangan Sampai Citra Sekolah Negeri RusakSebelumnya, polemik dugaan pungli yang disebut-sebut berujung perundungan di SMAN Bareng Jombang viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Kanjeng Sunan pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya iuran bulanan Rp200 ribu dengan keringanan Rp150 ribu bagi pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dinilai membebani wali murid.
Kasus ini memicu desakan dari aktivis LSM Pagar Jombang, Agus Harianto, agar aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pungli dan perundungan tersebut, sembari mengingatkan aturan bahwa dana BOS dan BPOPP telah menopang operasional SMA negeri sehingga sumbangan tidak boleh bersifat wajib atau mengikat.
Sementara itu, pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang menyatakan akan melakukan pengecekan ke sekolah untuk memastikan apakah peristiwa tersebut kejadian lama yang kembali mencuat atau kejadian baru. (*)