KETIK, SIDOARJO – Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan serius bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. DLHK Sidoarjo memetakan masalah pengelolaan sampah di Sidoarjo sekaligus merancang rencana strategis untuk mengatasinya. Bupati Subandi meminta ada perubahan yang jelas setiap tahun menjadi lebih bagus.
Senin (8 Juni 2026), Bupati Subandi meminta DLHK Sidoarjo memaparkan hasil pemetaan pengelolaan sampah di Sidoarjo tersebut. Kondisi faktual, perencanaan solusi, maupun langkah-langkah nyata disampaikan. Persoalan sampah di Sidoarjo perlu diselesaikan bersama.
Pertemuan tersebut mengungkap fakta bahwa pada 2025, setiap hari ada 892,26 ton sampah di Sidoarjo. Yang telah dikelola secara intermediate sekitar 534 ton per hari. Jadi, ada 86,58 ton per hari yang belum terkelola. Sehingga, sampah itu dibuang secara sembarangan atau masuk ke tempat pembuangan ilegal.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menjelaskan, pengelolaan sampah di Sidoarjo sebenarnya tergolong bagus. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menilai itu. Berbagai kriteria menjadi dasarnya. Di antaranya, aspek pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan, maupun kebijakan.
Baca Juga:
20 Tahun Lumpur Sidoarjo, Bupati Subandi Aktifkan Kembali Satgas, PT Minarak Berterima KasihMeski demikian, lanjut Arif Mulyono, DLHK Sidoarjo masih menghadapi berbagai kondisi faktual yang memerlukan dukungan semua pihak. Salah satunya, keberlanjutan pembiayaan, kelembagaan, dan aspek teknis.
”Untuk keberlanjutan pembiayaan, hanya 1 persen dari ABPD. Karena tidak ada mandatory khusus untuk pengelolaan sampah dalam APBD,” jelasnya kepada Bupati Subandi.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Subandi, Asisten 1 Ainun Amalia, Asisten 2 Bahrul Amig, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Kepala Dinas Kominfo Eri Sudewo, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Probo Agus. Hadir pula Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon Hajid Arif Hidayat.
Arif Mulyono lantas menyampaikan pemetaan detail kondisi faktual tentang persampahan di Sidoarjo saat ini. Sekaligus analisis kebutuhan, solusi, dan program jangka panjang.
Baca Juga:
20 Tahun Lumpur Sidoarjo, Bupati Subandi Tugaskan Satgas Percepatan Dampingi Korban Tuntut Ganti RugiDi antaranya disebutkan bahwa saat ini baru 22 di antara 210 TPST3R yang berjalan bagus. Sisanya kondisi sedang 77 TPS3R, rendah 87 TPS3R, dan tidak aktif 25 TPST3R. DLHK Sidoarjo pun menyusun analisis dan strategi untuk meningkatkan jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu reduce, reuse, recycle (TPST3R) yang kurang menjadi bagus.
Untuk itu, DLHK Sidoarjo memerlukan peningkatan (upgrading) kelembagaan dan teknis. Pembentukan pengelola TPS3R maupun pemberian dan penambahan peralatan. Total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 53 miliar.
Rata-rata pengelola yang bermasalah ini dengan DLHK Sidoarjo ternyata tidak akuntabel dalam sisi pendataan. Berapa yang dilayani, berapa retribusinya, dan biaya-biaya pengelolaannya. Untuk yang belum ada lembaganya, perlu dibentuk KSM (kelompok swadaya masyarakat) baru untuk mengelola di Sidoarjo.
Asisten 2 (Perekonomian dan Pembangunan) Bahrul Amig menyebutkan, saat ini, 336 daerah (kabupaten/kota) di Indonesia dan 107 daerah di Jawa dinyatakan mengalami kedaruratan sampah. Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai inovasi dan program percontohan.
Di antaranya, digitalisasi sistem pembayaran yang bisa dipantau secara realtime dan cashless. Berapa jumlah sampah di Sidoarjo yang masuk ke TPA Griyo Mulyo tercatat secara detail. Riwayat transaksinya juga bisa dipantau setiap saat.
Yang sangat diperlukan Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah menjawab satu pertanyaan. Bentuk dan sistem kelembagaan seperti apa yang paling tepat untuk mengelola persampahan. Saat ini ada BUMDes, KSM, dan lain-lain.
”Saya minta tolong ke Bappeda, perlu ada kajian kecil untuk kelembagaan pengelola sampah. Kelembagaan apa yang efektif untuk Sidoarjo?” kata Bahrul Amig.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ainur Rahman menyarankan DLHK Sidoarjo mengoptimalkan perencanaan. Penajaman harus realistis. DLHK Sidoaro tidak terlalu mengejar yang tidak mungkin dicapai.
Pemetaan pun detail dan terarah. Misalnya, apakah 210 TPST3R itu mampu mengelola semua timbulan sampah di Sidoarjo jika kondisinya bagus semua. Kalau tidak bisa, berapa kebutuhan TPST3R untuk mengolah sampah di Sidoarjo.
”Kalau belum bisa mengelola semuanya, berarti perlu mencari lahan baru,” jelas Ainur Rahman.
Bupati Subandi menegaskan, persoalan sampah di Sidoarjo merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama. Kalau ada persoalan di TPST3R, perlu didampingi. Semua pihak ikut turun. Baik Bupati, camat, kepala desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
”Kalau tidak kita mulai hari ini, kapan lagi,” ungkapnya.
Bupati Subandi mengaku sering mendapat pujian dari berbagai daerah lain tentang bagusnya pengolahan sampah di TPA Griyo Mulyo di Jabon. Sidoarjo menjadi jujukan daerah lain untuk melakukan studi banding. Karena itu, pengelolaan sampah di Sidoarjo harus terus diperbaiki. Ada target perubahan dari tahun ke tahun.
Kondisi TPST3R yang bagus, sedang, dan rendah juga dipetakan. Persoalannya diuraikan apa saja. Setelah itu, dinaikkan alokasi anggarannya. Misalnya, setiap tahun jumlah TPS3R yang kategori bagus dinaikkan 20 lokasi lagi.
”Saya ingin program kabupaten ASRI seperti program Pak Presiden bisa terwujud,” ungkap Bupati Subandi.
Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendorong kebersihan, penataan, dan keberlanjutan lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat. (*)