Respons Aksi Peternak, Pemprov Jatim Siapkan Perda Perlindungan Hingga Penertiban Akun Medsos

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung mengambil langkah taktis merespons aksi damai para peternak ayam petelur. Langkah cepat ini diambil guna menjawab keluhan peternak dari berbagai daerah terkait anjloknya harga telur di tingkat produsen.

Komitmen tegas disuarakan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam merespons jeritan peternak telur. Dirinya memastikan langkah penanganan segera berjalan secara komprehensif, mencakup intervensi jangka pendek, menengah hingga solusi permanen di jangka panjang.

Wakil Gubernur Emil Dardak memilih menunda agenda formalnya. Bersama Komisi B DPRD Jatim, ia sengaja keluar dari ruang rapat pandangan umum fraksi pelaksanaan APBD 2025 demi mendengarkan langsung jeritan para peternak yang memadati halaman Gedung DPRD Jatim.

"Kami mendengarkan langsung aspirasi teman-teman peternak petelur. Ada beberapa langkah konkret yang harus segera dilakukan agar para peternak tidak terus menjual telur di bawah harga pokok produksi," jelasnya, pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam aksinya, para peternak mendesak pemerintah menyosialisasikan dan menerapkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional tertanggal 9 Juni 2026. Aturan tersebut menetapkan harga ideal yang menjaga kedua sisi: Rp26.000 per kilogram untuk harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Rp30.000 per kilogram untuk harga acuan konsumen (HAK).

Di lapangan, para peternak mengeluhkan mandeknya pengawasan dari Satgas Pangan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Belum adanya tindakan tegas ini membuat selisih harga telur di tingkat produsen dan konsumen tetap melambung tinggi.

"Kami berterima kasih kepada Polda Jatim yang hari ini hadir langsung menerima aspirasi dan segera mengambil langkah. Satgas Pangan akan mengawal implementasi harga acuan tersebut," ujarnya.

Emil memastikan Pemprov Jatim dan Satgas Pangan bergerak cepat mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) dalam waktu dekat, di bawah satu minggu. Langkah ini diambil demi mengikis ketimpangan harga dan melahirkan kesepakatan yang adil bagi peternak serta aman untuk pasar.

Ia menyatakan bahwa saat ini terjadi perbedaan antara harga acuan pemerintah dan harga di tingkat konsumen. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) menunjukkan, harga telur di beberapa wilayah Jawa Timur berada pada angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.

"Harga telur ayam ras di pasar hari ini sekitar Rp25.000 per kilogram. Artinya, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jangan hanya bicara teori, tetapi harus melihat realita di lapangan. Kalau peternak tidak mau rugi, maka kita harus mencari formulasi harga yang bisa diterima semua pihak," harap Emil.

Penertiban media sosial juga dilakukan. Pemprov Jatim dan Direktorat Siber Polda Jatim akan memproses hukum akun-akun yang menyebarkan informasi pemicu sentimen pasar negatif, yang berdampak menekan harga telur di tingkat peternak.

"Isu-isu yang berkembang di media sosial dan membuat kepanikan pasar juga akan ditertibkan. Jangan sampai ada informasi yang menyesatkan dan merugikan peternak," tegas Wagub Jatim.

Emil menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan rencana jangka menengah dengan membentuk kelompok kerja perlindungan peternak. Tim tersebut akan menyusun formula kebijakan terkait pembiayaan produksi serta tata kelola harga pakan.

Untuk solusi jangka panjang, Emil menyatakan pemerintah akan menyusun payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Peternak Jatim.

Kenaikan harga jagung turut dikeluhkan para peternak karena berdampak pada biaya pakan utama. Merujuk data lapangan, komoditas jagung saat ini dijual dengan harga Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.

"Lebih dari 50 persen biaya produksi peternak berasal dari pakan, terutama jagung. Karena itu, persoalan harga telur tidak bisa dilepaskan dari stabilitas harga pakan," jelas Yessi Yuni, koordinator peternak telur Blitar.

Ia mengharapkan penetapan harga acuan pembelian telur berada di angka Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram. Target tersebut ditujukan untuk menjaga margin 10 persen guna menutup biaya pemeliharaan dan pakan.

"Harga pembelian telur di tingkat peternak ada di kisaran Rp.16.000 sampai Rp.17.000 per kilogram. Kami berharap ada win win solution sehingga harga telur tidak merugikan peternak dan juga tidak memberatkan konsumen," pungkas Yessi.(*)