Rektorat UB Bakal Hubungkan Mahasiswa Terdampak Gempa NTT Dengan Swasta Melalui CSR

KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) menyiapkan langkah untuk membantu mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Pihak rektorat UB berencana menghubungkan mahasiswa terdampak dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Wakil Rektor III UB, Dr. Setiawan Noerdajasakti, menjelaskan upaya tersebut pernah dilakukan ketika terjadi bencana di wilayah Sumatra. Proses verifikasi data juga telah dilakukan oleh Eksekutif Mahasiswa (EM) UB.

"Kurang lebih sama seperti kemarin yang bencana di Sumatra itu. Banyak perusahaan yang datang ke UB, minta data mahasiswa yang terdampak. Kemudian dia minta kita mempertemukan dengan mereka dan memberi bantuan sendiri, tidak lewat kita. Bahkan diwawancara juga di Widyaloka waktu itu," ujarnya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Tak hanya itu, UB juga memiliki unit yang dapat mengirimkan bantuan langsung ke lokasi bencana. Melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), UB kerap memberikan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana serta bantuan lainnya.

"Kalau mengirimkan bantuan ke sana, melakukan perbaikan sarana dan prasarana, pengiriman tim medis dan sebagainya itu unit lain yang melakukan. Jadi memang banyak action-nya, bukan hanya dari bidang kemahasiswaan," tuturnya.

UB sendiri telah mencatat terdapat sekitar 250 mahasiswa yang berasal dari NTT. Pendataan dan verifikasi juga telah dilakukan dengan melibatkan mahasiswa pada 21 Agustus 2026 pukul 08.00–16.00 WIB di lobi belakang Gedung Rektorat.

Dari pendataan tersebut, pihak kampus akan menentukan bantuan apa saja yang dapat diberikan kepada mahasiswa terdampak bencana NTT. Mulai dari keringanan biaya pendidikan, kemudahan dalam mengakses perkuliahan, hingga uang saku.

"Saat bencana Sumatra itu ada yang kita beri uang saku. Saat itu kan kejadiannya sebelum pembayaran UKT sehingga bisa ada pemotongan UKT. Kalau sekarang masih saya konsultasikan dengan Pak Rektor," katanya.

Khusus terkait kemudahan dalam proses perkuliahan, kebijakan diserahkan kepada masing-masing fakultas. Mengingat terdapat beberapa mata kuliah di program studi tertentu yang mengharuskan adanya pertemuan tatap muka dan praktik langsung.

"Kan kejadiannya itu pas semester belum dimulai, jadi mungkin mereka posisi masih ada di sana. Kemudian kesulitan untuk balik ke sini supaya tidak ketinggalan pelajaran, bisa dengan daring atau bagaimana, itu kebijakan fakultas. Mungkin fakultas bisa mengupayakan itu, ya, tentunya akan lebih baik," pungkasnya.