Ratusan Titik SPPG Fiktif di Cilacap Diduga Dijualbelikan, Ada yang Terdaftar di Tengah Hutan-Kuburan

KETIK, CILACAP – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkap temuan mengejutkan dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari lebih 300 titik SPPG yang terdaftar, sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan fisik di lokasi yang tercantum.

Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah bersama koordinator wilayah melakukan pengecekan lapangan terhadap sejumlah titik yang terdaftar sebagai lokasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Bahkan, beberapa titik SPPG diketahui tercatat berada di lokasi yang tidak masuk akal, mulai dari tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman.

“Memang benar titik itu tidak ada bangunan apapun. Setelah dicek lokasi baik di tengah hutan, ada di tengah kuburan dan di tengah sawah. Ada dugaan bahwa isu jual beli titik yang fiktif memang benar adanya. Ini yang harus kita benahi,” ujar Ammy, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, hasil investigasi menunjukkan masih terdapat data yang tidak valid dalam sistem pendaftaran SPPG sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh sebelum program diperluas lebih jauh.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan melalui ribuan SPPG di berbagai daerah untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah bersama tim investigasi memutuskan menutup sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG baru hingga proses verifikasi dan pembersihan data selesai dilakukan.

“Jadi kami memilih menutup portal pendaftaran titik SPPG. Ditutup sementara dan titik-titik yang fiktif akan dihapus dahulu sebelum proses pendaftaran kembali dibuka,” katanya.

Ammy menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh titik SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki sarana pendukung yang memadai.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru terganggu akibat persoalan administrasi maupun dugaan praktik jual beli titik layanan.

“Sasaran kami memastikan program berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat yang berfokus pada perbaikan gizi untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan produktif,” tegasnya.

Temuan ratusan titik SPPG diduga fiktif tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Proses verifikasi dan evaluasi data terus dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.(*)