Presiden Prabowo Sampaikan KEM-PPKF di DPR RI, Pengamat Kebijakan Publik Unesa: Sinyal Pemerintah Ambil Kendali Kebijakan Fiskal

KETIK, SURABAYA – Presiden Prabowo Subianto hadir dan langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026 menuai banyak perhatian.

Salah satu perhatian datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmy.

Menurutnya, hadirnya Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR RI kemarin tidak cukup dibaca sebagai variasi protokoler semata. Namun lebih tepatnya dipahami sebagai sinyal politik bahwa pemerintah ingin menegaskan kendali pusat atas fiskal.

"Akhirnya menyampaikan pesan langsung kepada DPR sekaligus pasar, bahwa APBN adalah instrumen strategis pada level presiden," katanya saat dihubungi Ketik.com pada Kamis, 21 Mei 2026.

Lanjutnya, maksud Prabowo menyampaikan sendiri KEM-PPKF di hadapan para legislatif kemarin untuk menjustifikasi langkah dengan merujuk pada ketidakpastian geopolitik dan ekonomi.

"Sehingga yang ditampilkan bukan hanya prosedur anggaran, melainkan otoritas politik atas arah ekonomi nasional," lanjutnya.

Dalam penyampaiannya, Nizar mengungkapkan ada dua pesan yang ditangkap, yaitu disiplin makro dan legitimasi sosial masyarakat Indonesia.

"Lapis pertama disiplin makro, di mana pemerintah memproyeksikan pendapatan, belanja, defisit, inflasi, nilai tukar dan pertumbuhan dalam kisaran yang relatif terukur. Kedua, legitimasi sosial, di mana angka-angka itu dipasangkan dengan janji penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, sehingga fiskal tidak dipresentasikan semata sebagai soal neraca, tetapi sebagai alat untuk membangun konsensus politik," tutur dosen Ilmu Administrasi Negara, Unesa.

Dari pengertian itu, APBN memang bukan dokumen netral, tapi arena tempat negara mengatur prioritas, mengelola ekspektasi dan membingkai arah pembangunan. "Ini pembelajaran politik untuk publik," imbuhnya.

Dari penyampaian Prabowo kemarin di rapat paripurna DPR RI, menurut Nizar, dampak paling cepat mungkin bersifat psikologis. Terlihat pada hari yang sama, pasar saham mencermati pidato orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"IHSG sempat berbalik menguat, yang menunjukkan bahwa investor membaca pidato itu sebagai sinyal kebijakan yang perlu diperhatikan," katanya.

Kendati demikian, efeknya rapuh. Presiden, lanjut Nizar, jika ingin melihat dampak besarnya apabila dibarengi dengan konsistensi eksekusi, disiplin fiskal yang kredibel dan kebijakan yang benar-benar produktif.

"Tanpa itu, pidato besar hanya menghasilkan stabilisasi sentimen sesaat. Jadi, ini bukan sekadar Presiden turun langsung ke DPR. Ini adalah upaya membangun otoritas politik atas APBN, menenangkan pasar, dan mengonsolidasikan legitimasi publik," katanya. (*)