Prabowo: Kesejahteraan Bukan Slogan, Penghasilan Riil Rakyat Harus Meningkat

KETIK, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. 

Melalui berbagai program pembiayaan yang menjangkau jutaan warga, TPAKD terus berperan aktif mendorong pengembangan ekonomi daerah sesuai potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 pada 22 Oktober 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi membangun kelembagaan tersebut. 

"Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya," ujar Presiden Prabowo. 

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa garis ekonomi pemerintah berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan riil, bukan sekadar slogan. Setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata.

Ke depan, Presiden juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil/tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. 

Sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi, Presiden Prabowo turut meresmikan terbentuknya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. DNKK bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga berdasarkan tiga indikator: ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman mengelola keuangan. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD 2026 mendukung penuh program Asta Cita Pemerintah serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. 

Sejumlah program unggulan TPAKD telah menunjukkan capaian konkret, di antaranya:

• Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR): Menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. 
• Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas: Menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. 
• Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR): Mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. 
• Laku Pandai: Menjangkau 72.982 desa dan memasukkan sekitar 17 juta masyarakat ke dalam sistem keuangan formal. 

Selain itu, OJK hingga tahun 2026 telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa untuk mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, business matching, hingga pendampingan usaha. Sementara itu, periode Agustus hingga Oktober 2026 saja, tercatat penyaluran kredit produktif sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi kebijakan—dari fokus kepemilikan rekening menuju indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil. DNKK dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo yang mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap penguatan ekonomi daerah. Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pemberian insentif fiskal guna memacu inovasi dan kinerja pemerintah daerah. 

Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan inovasi, dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026 juga diberikan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik, yang dibagi ke dalam beberapa wilayah: 

Tingkat Provinsi:

• Wilayah Sumatera: Provinsi Sumatera Selatan
• Wilayah Jawa-Bali: Provinsi DKI Jakarta
• Wilayah Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
• Wilayah Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan
• Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: Provinsi Maluku

Tingkat Kabupaten:

• Wilayah Sumatera: Kabupaten Deli Serdang
• Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Bantul
• Wilayah Kalimantan: Kabupaten Tabalong
• Wilayah Sulawesi: Kabupaten Kepulauan Selayar
• Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: Kabupaten Lombok Timur

Tingkat Kota:

• Wilayah Sumatera: Kota Metro
• Wilayah Jawa-Bali: Kota Surabaya
• Wilayah Kalimantan: Kota Pontianak
• Wilayah Sulawesi: Kota Palu
• Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: Kota Ambon

Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" ini dihadiri oleh sejumlah menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat.(*)