KETIK, SUMEDANG – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 agar menjadi wajah negara yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama ketika rakyat menghadapi kesulitan. Menurutnya, kualitas birokrasi akan menentukan masa depan Indonesia menuju negara maju.

Pesan tersebut disampaikan Presiden saat melantik Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (28/7/2026).

"Wajah negara ada di tangan pamong praja. Kalian harus hadir saat rakyat sulit dan menjadi pelita di kala gelap," tegas Prabowo.

Pelantikan itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri PANRB, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN, Sekretaris Kabinet, Gubernur Jawa Barat, serta jajaran pejabat pemerintah lainnya.

Presiden menegaskan, setiap keputusan yang diambil para pamong praja nantinya akan menjadi cerminan kehadiran negara di mata masyarakat. Karena itu, mereka diminta membangun birokrasi yang profesional, bersih, disiplin, serta mampu bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Baca Juga:
Presiden Prabowo Gelar Ratas di Istana, Bahas Kekeringan hingga Karhutla

"Di mana pun kalian bertugas, rakyat akan menilai negara dari sikap dan keputusan yang kalian ambil. Bangun sinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Bekerjalah dengan rendah hati, jauh dari kesombongan," ujarnya.

Prabowo mengungkapkan, para Pamong Praja Muda tersebut telah ditempa bukan hanya melalui pendidikan akademik, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Bahkan sebelum resmi dilantik, mereka diterjunkan selama satu bulan ke wilayah bencana di Aceh untuk membantu masyarakat terdampak.

Menurut Presiden, pengalaman itu menjadi bekal penting agar para lulusan IPDN memahami bahwa tugas aparatur negara bukan sekadar menjalankan administrasi pemerintahan, melainkan hadir memberikan solusi di tengah persoalan rakyat.

"Kalian sudah merasakan bagaimana bekerja di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," katanya.

Baca Juga:
Wartawan Blitar Raya Teken Petisi, Desak Presiden Prabowo Klarifikasi Ucapan “Londo Ireng”

Presiden juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi terutama oleh kemampuan aparatur di daerah dalam menerjemahkan setiap program menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam 25 tahun mendatang. Karena itu, birokrasi pemerintahan harus dipimpin oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, dan semangat melayani.

"Semua gagasan, semua program pemerintah akan berhasil jika dilaksanakan dengan baik di lapangan. Masa depan Indonesia berada di pundak kalian," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi proses seleksi IPDN yang dinilainya mampu menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan seorang putra buruh harian menjadi lulusan terbaik IPDN tahun ini membuktikan bahwa sistem seleksi berjalan secara objektif dan menjadi cerminan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

"Ini bukti bahwa siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin birokrasi Indonesia," katanya.

Lulusan terbaik Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 diraih Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.IP asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan Kartika Astha Brata. Sementara sembilan lulusan terbaik lainnya memperoleh penghargaan Kartika Sapta Abdi Praja, berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Jawa Barat.

Bagi Prabowo, para Pamong Praja Muda bukan sekadar lulusan perguruan tinggi kedinasan, melainkan calon pemimpin birokrasi yang akan menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan.(*)