KETIK, SIMEULUE – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Simeulue menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam menyukseskan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue pada Rabu, 18 November 2026.
Forum yang mengusung tema "Optimalisasi Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih dan Percepatan Perekaman KTP-el Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Simeulue" ini menjadi wadah diskusi strategis antar-pemangku kepentingan menjelang masa tahapan pemilu mendatang.
Hadir sebagai salah satu narasumber utama, Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue, Munawir, S.Sos., memaparkan secara rinci peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan pihaknya dalam mengawal proses PDPB, khususnya pada masa non-tahapan pemilu.
Dalam penyampaiannya, Munawir menilai bahwa proses pemutakhiran data pemilih memiliki tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu secara sepihak. Oleh karena itu, ia mendorong KIP Simeulue untuk terus meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Baca Juga:
KIP Simeulue Gelar Forum Konsultasi Publik 2026, Percepat Perekaman KTP-el bagi Pemilih Pemula"PDPB tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor. Kami menyarankan KIP Simeulue untuk meningkatkan intensitas koordinasi antar-lembaga, sehingga masukan data baru dari berbagai sumber dapat terserap secara optimal dan daftar pemilih kita menjadi jauh lebih mutakhir serta akurat," ujar Munawir di hadapan peserta forum.
Selain isu koordinasi data, forum tersebut juga menyoroti kendala teknis perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi pemilih pemula di wilayah kepulauan tersebut.
Perwakilan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) Kabupaten Simeulue mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat menghadirkan layanan perangkat perekaman KTP-el langsung di kecamatan-kecamatan terjauh.
Langkah jemput bola tersebut dinilai sangat mendesak, terutama untuk menjangkau wilayah Kecamatan Alafan dan Kecamatan Simeulue Barat, guna mempermudah akses bagi para pemilih pemula yang terkendala jarak geografis menuju pusat kabupaten.
Baca Juga:
Bukan Sekadar Rutinitas, Ini Langkah Nyata Dindikpora Brebes Dengar Keluhan Sekolah di LapanganKegiatan FKP yang berlangsung dinamis ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait.
Tampak hadir perwakilan dari Polres Simeulue, Kodim 0115/Simeulue, Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Cabang Dinas Pendidikan.
Selain itu, forum ini juga melibatkan partisipasi aktif dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Abdesi, tokoh masyarakat, serta sejumlah kepala sekolah tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Simeulue guna memastikan keterlibatan langsung pihak sekolah dalam pendataan pemilih pemula.(*)