Nasim Khan Kritik Pemkab Situbondo Kurang Proaktif Jemput Program Kementerian Perdagangan

KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI HM Nasim Khan menyoroti kurang optimalnya pemerintah daerah dalam memanfaatkan program strategis pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Perdagangan. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif menjalin koordinasi agar berbagai program tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Nasim Khan dalam kegiatan sosialisasi program kebijakan Kementerian Perdagangan RI di Aula PGRI, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Minggu, 8 November 2026.

Kegiatan yang melibatkan Kementerian Perdagangan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai kebijakan pemerintah di bidang perdagangan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Acara itu dihadiri Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, anggota DPRD Situbondo Oki Zulfikar, H. Badri, dan Yasid, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo Prio Handoko, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Nasim Khan yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKB menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah kecamatan dan desa. Menurutnya, berbagai persoalan daerah membutuhkan langkah konkret dan inovasi, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun penggunaan anggaran tanpa hasil yang terukur.

Ia menilai pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan sejumlah program strategis yang dapat dimanfaatkan daerah. Program tersebut mencakup revitalisasi pasar, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global, hingga fasilitasi pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung kegiatan ekspor.

Namun, Nasim menyayangkan minimnya inisiatif sejumlah dinas di Situbondo dalam mengakses program-program tersebut. Ia bahkan membandingkan respons pemerintah daerah Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi yang dinilainya lebih aktif menjemput peluang dari pemerintah pusat.

“Kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, sebenarnya telah meluncurkan berbagai program strategis, mulai dari revitalisasi pasar, pemberdayaan UMKM agar bisa merambah pasar global, hingga fasilitas Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ekspor. Namun, sayangnya dinas-dinas di daerah, khususnya di Kabupaten Situbondo, kurang proaktif menjemput bola program-program pusat tersebut dibandingkan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi,” tegas Nasim Khan.

Nasim juga menegaskan bahwa ketersediaan anggaran, baik melalui APBD maupun program pemerintah pusat, seharusnya menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, ia mendorong DPRD, jajaran dinas, dan kepala daerah membangun kerja sama serta menghadirkan terobosan agar Situbondo bisa memperoleh lebih banyak dukungan program dari pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh DPRD, dinas, hingga bupati untuk bersatu dan berinovasi secara kreatif agar mendapat program dari pemerintah pusat,” kata Nasim Khan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu memastikan bantuan dan kebijakan pemerintah pusat menjangkau masyarakat secara langsung, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan produk unggulan daerah.

Nasim pun meminta seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan kepentingan sektoral dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kerja nyata.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk menanggalkan ego sektoral dan bersama-sama bekerja nyata demi kepentingan masyarakat, mengingat jabatan adalah amanah yang sifatnya sementara,” pungkas Nasim Khan. (*)