Mungkinlah Pilkades Tanpa Politik Uang ?

Mungkin dan tidaknya segala sesuatu bisa terjadi tergantung pada apakah ada syarat-syarat yang diciptakan atau tidak. Kalau syarat-syarat terpenuhi, sesuatu bisa terjadi. 

Misalnya, apakah mungkin telur bisa berubah jadi ayam? 

Jika syarat yang mendukungnya terpenuhi ya sangat mungkin. Misalnya, kalau telur yang sudah menetas punya suhu yang cukup atau perlakuan (treatmen) yang memadahi, maka telur yang diharapkan jadi ayam akan jadi ayam. Misal dikasih suhu yang cukup, atau dierami induknya dengan baik, tentu akan bisa berubahlah telur jadi ayam.

Tapi jika misalnya telur ditaruh di kulkas, atau diletakkan di halaman dan dibiarkan sering kena air hujan, maka ia tak akan bisa berubah jadi ayam. Segala sesuatu di dunia ini akan berubah, jika syarat-syarat materialnya berubah. Untuk merubah sesuatu, maka dibutuhkan usaha-usaha yang menghasilkan syarat-syaat material bagi perubahannya.

Misal soal politik uang.  Hal itu tidak akan terjadi jika:
1.    Calon tidak memberi uang yang ia harapkan akan ditukar dengan suara saat pemilihan.
2.    Pemilih tidak menjual suaranya  sebagai  kompensasi atas suaranya.

Budaya JUAL-BELI akan muncul jika ada yang jual da nada yang beli. Budaya JUAL-BELI suara dalam Pilkades (pun juga Pilkada, Pemilu, dulu ada Pilkasun) mirip jual beli antara pelacur (penjual tubuh) dengan pelanggan atau pemakai pelacur (pembeli). 

PELACURAN adalah hubungan bukan atas dasar cinta dan tujuan besar atau tujuan bersama. Tapi pelacur adalah orang yang jual diri. Tubuhnya, seksnya, adalah barang dagangannya yang ia harapkan bisa ditukar dengan uang.

Pennjual suara bisa diandaikan sebagai pelacur politik. Sedangkan calon yang membeli suara juga bisa dikatakan kaum pragmatis dalam mendapatkan kursi, jabatan, dan kekuasaan!

Hubungan antara pelacur dan pelanggan adalah hubungan SEMPIT dan JANGKA PENDEK. Keduanya terjadi karena rasa “ngebet” atau tak kuat menahan kebutuhan. Pelanggan (pembeli) tak kuat menahan nafsu untuk segera bisa “ngeseks”. Sedangkan pelacurnya juga tak sabar untuk segera mendapatkan uang (“upah”).

Hubungan antara keduanya didasarkan bukan pada pemahaman mendalam. Juga tidak untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan pragmatis-oportunis. Bukan hubungan untuk membangun kebersamaan dan untuk jangka panjang.

Membangun sebuah desa butuh hubungan yang dalam yang baik antara pemimpin (kades) dan rakyatnya. Sementara itu untuk menentukan pilihan juga butuh hubungan mendalam antara yang mencalonkan diri dengan calon pemilih.  Yang diharapkan terpilih yang akan diharapkan memperbaiki desa dan memajukan desa adalah yang punya kualitas yang memang cukup. Rakyat mempercaianya karena dianggap mampu. Dan yang terpilih memang sosok yang mempercayai kekuatan rakyat, kalau rakyatnya belum berdaya diberdayakan, dicerdaskan, dibimbing, dimotivasi dan diarahkan sebagaimana layaknya fungsi pemimpin.

Antara pemimpin dan rakyat akhirnya menyatu semangatnya, jiwanya, tujuannya. Inilah yang disebut sebagai MANUNGGALING PEMIMPIN-RAKYAT!

Persatuan antara pemimpin dan rakyat inilah yang kemudian menjadi kekuatan untuk membangun, untuk menghadapi masalah yang bisa jadi masalahnya juga besar—misal masalah desa yang sudah dirusak oleh tradisi korupsi dan otoritarianisme kepemimpinan desa yang berujung pada apatisme rakyatnya.

Di sinilah, kepentingan yang sama-sama dimiliki—antara pemimpin dan rakyat—adalah KEPENTINGAN BESAR, JANGKA PANJANG. Bukan lagi kepentingan pragmatis, oportunis, aji mumpung—seperti kepentingan antara PELACUR dan PELANGGAN…!*

 

*) Nurani Soyomukti merupakan pegiat literasi dan penulis, pendiri INDEK (Institute Demokrasi dan Keberdesaan), sedang nyantri di Akidah Filsafat Islam UIN Satu.

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)