Megawati Dorong Indonesia Perkuat Kedaulatan Maritim dan Ekonomi Biru

KETIK, YOGYAKARTA – Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mendorong Indonesia kembali memperkuat identitas sebagai bangsa maritim di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global dan perebutan sumber daya kelautan dunia.

Menurut Megawati, Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Potensi tersebut dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik,” tegas Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, seperti dikutip dari siaran pers UGM, Sabtu, 23 Mei 2026. 

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menilai Indonesia selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi laut sebagai fondasi pembangunan nasional. Padahal, kekayaan hayati laut Indonesia sangat besar dan memiliki nilai strategis bagi masa depan ekonomi nasional.

Megawati menegaskan penguatan sektor kelautan tidak cukup hanya melalui eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, Indonesia harus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset agar mampu mandiri dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung persoalan lingkungan dan dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat adat. Ia mengaku menangis setelah menonton film Pesta Babi yang menggambarkan kehidupan masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan dan ekspansi industri.

“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?,” ujarnya.

Menurut Megawati, pembangunan nasional harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat maupun keberlanjutan lingkungan hidup.

Megawati juga meminta BRIN dan perguruan tinggi mengintegrasikan riset dengan kebutuhan industri serta kebijakan publik agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap kekayaan hayati Indonesia agar tidak diklaim negara lain.

“Tolong sosialisasikan soal paten itu, karena begitu sudah dipatenkan, itu menjadi hukum internasional,” jelasnya.

Megawati turut mendorong perguruan tinggi memiliki fokus strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia membayangkan adanya konsep city of intellect yang memperkuat spesialisasi kampus di berbagai bidang.

Ia menyebut UGM sebagai pusat pengembangan Pancasila dan demokrasi, Institut Pertanian Bogor untuk kedaulatan pangan, Universitas Indonesia di bidang kedokteran dan sistem keuangan, serta Institut Teknologi Bandung dalam pengembangan teknologi industri dan militer.

“Saya membayangkan ada city of intellect. UGM misalnya untuk Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, UI untuk kedokteran dan sistem keuangan, ITB untuk teknologi industri dan militer,” tuturnya.

Megawati juga menilai Indonesia membutuhkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten agar visi pembangunan nasional tidak berubah setiap pergantian kepemimpinan.

“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” katanya. (*)