Matra Surabaya Resmi Dilantik, Ketua DPW Jatim Tegaskan Adat Nusantara Bukan Alat Politik

KETIK, SURABAYA – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara (DPD Matra) Kota Surabaya masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Surabaya, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Pelantikan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pelestarian adat dan budaya Nusantara sekaligus menegaskan bahwa Matra bukan organisasi politik dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik praktis.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Matra, dilanjutkan pembacaan surat keputusan kepengurusan oleh Sekretaris DPW Matra Jawa Timur, RAyT Deasy Arista Mahadewi.

Ketua DPW Matra Jawa Timur, KPP Srie Soeputro Jowo Uja Ciptonagoro, kemudian memandu pembacaan pernyataan dan sumpah pengurus. Rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan dan penyerahan bendera pataka sebagai simbol tanggung jawab serta amanah organisasi.

Setelah doa lintas agama, acara diisi sambutan Ketua DPW Matra Jawa Timur, penyerahan pohon Jampinang atau pohon Pancasila, serta penanaman pohon di sebelah Gedung GNI sebagai simbol komitmen terhadap nilai kebangsaan dan kelestarian lingkungan.

Para pengurus DPD Matra Kota Surabaya saat sebelum diambil kesediaan dan sumpah oleh ketua DPW Matra Jawa Timur. (Foto: Sutejo Rc/Ketik.com)

Dalam sambutannya, Mas Abi panggilan KPP Srie Soeputro Jowo Uja Ciptonagoro  menegaskan bahwa Matra harus menjaga independensi dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

Menurutnya, pengurus dan anggota tetap memiliki hak berpolitik secara pribadi, tetapi tidak boleh membawa organisasi ke dalam kepentingan politik tertentu.

“Matra bukan politik. Jangan sampai organisasi ini dibawa ke ranah politik. Kalau secara pribadi pengurus atau anggota ingin berpolitik, silakan. Namun, jangan membawa organisasi dan adat ke dalam kepentingan politik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, adat dan budaya Nusantara memiliki akar sejarah panjang yang telah hadir jauh sebelum berbagai kepentingan politik berkembang. Karena itu, masyarakat adat tidak seharusnya ditunggangi kepentingan politik.

Sumpah yang diucapkan para pengurus, lanjutnya, harus menjadi komitmen untuk menjaga marwah organisasi dan melestarikan warisan leluhur secara bertanggung jawab.

Mas Abi juga mengingatkan pentingnya memahami spiritualitas dan kebudayaan secara benar. “Manusia adalah makhluk spiritual yang ingin menjadi manusia, bukan manusia yang sekadar belajar spiritual,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pengurus menghormati adat dan budaya, sekaligus membedakan pelestarian tradisi dari praktik klenik yang tidak memiliki dasar pemahaman yang jelas.

Menurut Mas Abi, pelestarian budaya harus dilakukan dengan benar, disertai kajian akademis dan ilmiah agar masyarakat memahami sejarah, nilai, serta makna tradisi secara tepat.

Ia juga berpesan agar keluarga besar Matra membangun organisasi dengan ketulusan dan persaudaraan, tanpa iri hati maupun kebencian. “Sikap Matra harus ada di hati. Tidak ada iri dan tidak ada benci,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Matra Kota Surabaya, Eko Suwono, menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dan mendukung pelaksanaan pelantikan.

Apresiasi secara khusus disampaikan kepada jajaran DPW Matra Jawa Timur, Bakesbangpol, Disbudporapar Kota Surabaya, Polsek dan Koramil Bubutan, serta perwakilan Brigif Pasmar.

Eko juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPD Matra Surabaya, panitia, dan seluruh peserta yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.

Ketua DPW Matra Jawa Timur menyematkan Pin Matra sebagai tanda jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Matra Surabaya. (Foto: Sutejo Rc/Ketik.com)

Berdasarkan SK DPW Matra Jawa Timur Nomor 21/SK-DPD/DPW MATRA JATIM/X/2026, kepengurusan DPD Matra Kota Surabaya masa bakti 2026–2031 menempatkan Eko Suwono sebagai ketua dan Hari Poernomo, MA sebagai wakil ketua.

Jabatan sekretaris diemban Zaenal Mahmudi, didampingi Dany Samsurya Kurniawan, sebagai wakil sekretaris. Sementara itu, Sri Sumargiah Agustini menjabat bendahara dan Lilla Asih Wulandari sebagai wakil bendahara.

Pada jajaran penasihat, tercantum Yunus Karyanto, Sukariyo, dan Tjandra Sudarmanto. Unsur pelindung terdiri atas Wali Kota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya, Komandan Kodim 0830 Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya, serta Ketua DPRD Kota Surabaya.

Adapun unsur pembina meliputi Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Kepala Disbudporapar Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan Ketua PKK Kota Surabaya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Eko berharap Matra Surabaya mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah, komunitas budaya, dan berbagai elemen masyarakat.

Pelestarian adat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda, memperkuat persatuan dalam keberagaman, serta menjaga nilai-nilai kebudayaan Nusantara.

Pelantikan ini sekaligus menjadi awal tanggung jawab pengurus untuk menjaga independensi organisasi, mengedepankan pemahaman budaya secara ilmiah, dan merawat persaudaraan demi keberlanjutan adat Nusantara di Kota Pahlawan. (*)