Mahasiswa Jember Soroti Kenaikan BBM, MBG dan Koperasi Merah Putih dalam Aksi #IndonesiaCemas

KETIK, JEMBER – Aliansi Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menyoroti berbagai persoalan ekonomi dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Jember, Senin, 15 Juni 2026. Massa aksi menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan Pertalite, serta memastikan sejumlah program prioritas berjalan tepat sasaran.

Dalam aksi yang mengusung tagar #IndonesiaCemas tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran negara dan program-program prioritas nasional.

Koordinator Lapangan aksi, Alfin Maulana, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kenaikan harga BBM serta mulai sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite di sejumlah daerah.

"Tuntutan yang kita bawa ialah pertama menyoal BBM. Harga BBM sekarang mulai melonjak dan juga Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Masyarakat akhirnya mau tidak mau beralih kepada BBM Pertamax," kata Alfin.

Selain persoalan BBM, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut mereka, kedua program tersebut perlu diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Massa aksi menilai pemerintah harus memastikan pelaksanaan program tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

"Jangan sampai program ini, hanya menguntungkan masyarakat-masyarakat yang tingkatan-tingkatan atas, tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat yang di tingkatan bawah," tuturnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan realokasi anggaran yang lebih efektif serta mengevaluasi tata kelola program prioritas agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Alfin menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut hingga mendapat respons dari pemerintah pusat. Bahkan, mahasiswa tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi yang disampaikan tidak mendapat tindak lanjut.

"Ketika ini tidak ada kejelasan dari DPRD Jember khususnya yang mengawal kepada pusat, kita bakal datang dengan gerakan-gerakan yang lainnya," tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan pihaknya akan menjalankan fungsi representasi dengan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat, DPR RI, maupun presiden.

"Sesuai dengan kewenangan, tugas maupun fungsi kami. Kami adalah lembaga perwakilan di tingkat daerah, di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI beserta presiden," kata Halim.

Ia juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. (*)