KETIK, MALANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Kebijakan Perpajakan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif pada Kamis, 12 November 2026, di Atria Hotel Malang.
Program ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui kebijakan ini, Kanwil DJP Jawa Timur III akan melakukan penghapusan atau pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.
Kebijakan tersebut memberikan penghapusan sanksi sebesar 100 persen apabila pembayaran dilakukan paling lambat 31 Desember 2026, dengan syarat pokok pajak telah dibayarkan. Sementara itu, setelah 31 Desember 2026, sanksi pajak hanya dikurangi sebesar 90 persen, turun menjadi 50 persen pada Maret 2027, hingga 25 persen jika pokok pajak dibayarkan pada Juni 2027.
"Targetnya tentu wajib pajak yang masih ada tagihan pajaknya ya, wajib pajaknya. Kalau dari jumlahnya, kita enggak mentargetkan jumlahnya, pokoknya kita memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk ikut program pengurangan sanksi administrasi ini," ujar Paryan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan, menjelaskan mekanisme untuk mendapatkan pengurangan sanksi tersebut. Wajib pajak harus membayar pokok pajak terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan. Nantinya, penghapusan atau pemotongan sanksi akan disetujui setelah pokok pajak dilunasi.
Baca Juga:
Waspada Puncak DBD di Kota Malang Saat Ramadan, Dinkes Imbau Warga Bersihkan Sarang NyamukIa juga menuturkan bahwa wajib pajak di wilayah DJP Jatim III masih banyak yang menunggak dan mayoritas berasal dari kalangan badan atau perusahaan. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak.
"Program ini mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh wajib pajak dan masyarakat, karena kesempatan ini nanti belum tentu terulang lagi," harap Paryan.
Paryan menyebut bahwa respons wajib pajak cukup positif. Beberapa di antaranya bahkan sudah melunasi pokok pajak dan tinggal mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif.
Kebijakan ini juga menjadi salah satu upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026 di Kanwil DJP Jawa Timur III yang dipatok sebesar Rp33,181 triliun. Paryan mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasinya telah terpenuhi kurang lebih 72 persen. (*)