LKPJ Gubernur Jatim TA 2025 Diterima Seluruh Fraksi DPRD, Khofifah Tegaskan Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci Wujudkan Pembangunan

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi yang telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur Khofifah menjelaskan momentum ini menjadi wujud nyata dari kuatnya harmonisasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Khofifah menambahkan, berbagai capaian pembangunan selama ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.

"Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur," tegasnya di sela Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya pada Rabu, 13 Mei 2026.

Meski demikian, Khofifah menekankan pentingnya menempatkan berbagai catatan dan rekomendasi DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar proses tindak lanjut dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia pun mencontohkan usulan mengenai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang secara kebijakan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Khofifah juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, isu tersebut berkaitan langsung dengan agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Pemprov Jatim, lanjut dia, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait mekanisme pengendalian alih fungsi lahan agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Kami sudah komunikasikan dengan Menteri ATR / BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional," jelasnya.

Sementara di sektor pendidikan, Khofifah menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jatim berhasil mencapai seratus persen 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

Ke depan, Pemprov berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menggenjot indikator makro pendidikan dasar. Beberapa indikator makro seperti rata-rata lama sekolah berada kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi.

Khofifah menegaskan bahwa kewenangan pemprov berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, sementara pendidikan dasar dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, mohon izin, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Jadi harus ditempatkan sesuai makomnya. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan," tegasnya.

Terkait sektor kesehatan, Khofifah juga meluruskan sejumlah catatan mengenai stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Berkat kerja terukur, angka stunting di Jawa Timur kini tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional (setelah Bali).

Selain itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur juga menduduki peringkat tertinggi kedua nasional, jauh melampaui rata-rata pencapaian nasional.

"Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi," katanya.

"Kalau untuk PKG, Jatim itu berada pada posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional," tambahnya.

Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah meminta agar penilaian terhadap BUMD dilakukan secara proporsional sesuai karakter dan capaian masing-masing perusahaan daerah. Ia mencontohkan kinerja Bank Jatim tahun 2025 yang dilaporkan pada RUPS 2026 berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

"BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir," ucapnya. (*)