KETIK, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku menjadi korban dugaan penyadapan ilegal selama beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut aktivitas komunikasi mereka disadap sejak 2021 hingga 2026.

Fadli Zon mengungkapkan pengalaman tersebut melalui akun X pribadinya, Sabtu, 21 November 2026.

Dia mengatakan telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi dalam beberapa hari terakhir terkait dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah disidik.

"Beberapa hari lalu, saya 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli.

Baca Juga:
Yaqut Enggan Jadi Saksi Mahkota dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurut Fadli, telepon genggamnya telah disadap selama lima tahun, mulai 2021 hingga 2026.

Saat itu, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia bahkan menyebut dirinya termasuk pihak yang paling lama mengalami penyadapan tersebut.

Pengakuan serupa disampaikan Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Baca Juga:
RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas di DPR, Memuat 10 Poin Utama

Melalui akun X pribadinya, juru bicara DPP Partai Demokrat itu menyebut aktivitas komunikasinya disadap sejak 2021 hingga 3 Oktober 2026.

Herzaky mengatakan penyadapan tersebut terjadi ketika dirinya menjalankan amanah untuk memimpin komunikasi Partai Demokrat atas penugasan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sebagai pengurus yang diberikan amanah untuk memimpin komunikasi partai oleh Mas Ketum AHY, saya pun tercatat menjadi korban penyadapan sejak 2021, dan baru berhenti pada 3/10/2026," tulis Herzaky.

Dia mengklaim informasi mengenai penyadapan tersebut telah terkonfirmasi melalui data resmi penyidik Polri saat dirinya dimintai keterangan sebagai saksi.

Herzaky menilai dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, termasuk pimpinan partai politik dan pejabat pemerintahan, menjadi ancaman serius bagi demokrasi serta kedaulatan negara.

"Ada ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan negara ketika ruang komunikasi Presiden, jajaran petinggi pemerintahan, hingga pimpinan partai politik (termasuk Ketua Umum kami, Mas AHY) menjadi sasaran penyadapan ilegal," ujarnya.

Dia juga menilai peristiwa tersebut bukan kejadian biasa dan mengindikasikan adanya dugaan upaya sabotase. Karena itu, Herzaky meminta penyelidikan kasus tersebut terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan.(*)