Krisis Pagu SPMB Kota Malang, 10 Ribu Lulusan Gagal Masuk Sekolah Negeri

KETIK, MALANG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Malang untuk tahun ajaran 2026/2027 dibayangi krisis daya tampung. Ketimpangan tajam antara jumlah lulusan dan kuota (pagu) yang tersedia di sekolah negeri kembali memicu kekhawatiran para wali murid.

Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tercatat ada lebih dari 10.000 calon siswa di Kota Malang yang dipastikan tidak akan tertampung di sekolah negeri, baik untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, membenarkan bahwa jumlah lulusan pada tahun ini memang tidak sebanding dengan ketersediaan bangku di sekolah negeri di masing-masing jenjang.

"Berarti ada sekitar 6.000 sekian siswa tidak bisa kita tampung di SMP Negeri dan 4.000 sekian siswa tidak tertampung di SD Negeri," ujar Adhim saat dikonfirmasi ketik.com, belum lama ini.

Jika dibedah secara rinci, krisis pagu ini terlihat mencolok di dua jenjang pendidikan dasar.

Jenjang SD: Jumlah lulusan TK/RA di Kota Malang mencapai 12.947 siswa, namun pagu SD Negeri yang tersedia hanya sebesar 8.568 bangku. Artinya, ada 4.379 siswa yang tidak tertampung.

Jenjang SMP: Kondisinya jauh lebih kritis. Dari total 13.792 siswa lulusan SD/MI, SMP Negeri di Kota Malang hanya mampu menyediakan 7.360 kursi. Sebanyak 6.432 lulusan dipastikan harus terdepak dari persaingan kursi negeri.

Menurut Adhim, kondisi surplus lulusan yang memicu krisis pagu ini bukan barang baru. Situasi serupa juga terjadi pada tahun ajaran sebelumnya, di mana jumlah lulusan SD/MI saja sudah menyentuh angka 14.000 siswa.

Sebagai solusi atas keterbatasan kuota ini, Disdikbud Kota Malang mengarahkan ribuan siswa yang tidak lolos seleksi negeri untuk memanfaatkan bangku di sektor swasta maupun pondok pesantren.

"Jadi mereka kalau yang tidak diterima di negeri, kita arahkan ke swasta. Nanti akan kita tampilkan swasta di web. Itu akan kita tampilkan swasta mana yang masih ada pagunya," lanjut Adhim.(*)