Komunikasi Politik Prabowo Dinilai Kerap Blunder dan Minim Dialog, Akademisi: Denial, Retorika hingga Anti-Dialog

KETIK, JAKARTA – Pola komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir mendapat sorotan dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Gaya pidato serta sejumlah pernyataan publik Presiden dinilai berulang kali menimbulkan persoalan yang berpotensi memengaruhi citra pribadi, kabinet, hingga reputasi pemerintah.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai persoalan komunikasi politik tersebut sudah berkembang menjadi masalah serius. Guru Besar Ilmu Komunikasi UII itu melihat sejumlah pernyataan Prabowo menunjukkan pola komunikasi yang perlu segera diperbaiki.

Menurut Masduki, setidaknya terdapat empat karakter yang membuat komunikasi politik Prabowo dinilai problematik. Ia menguraikan pola tersebut mulai dari kecenderungan menyangkal kesalahan hingga minimnya ruang dialog dengan publik.

Dinilai Kerap Menyangkal Kesalahan

Masduki pertama-tama menyoroti kecenderungan Presiden melakukan denial atau penyangkalan ketika menghadapi persoalan dalam pernyataan publik. Menurutnya, pola tersebut terlihat dari keengganan mengakui kesalahan sekaligus meminta maaf ketika terdapat kekeliruan data atau informasi.

"Pertama, itu cirinya adalah denial. Jadi, seperti tidak mengakui adanya kesalahan-kesalahan, tidak ada minta maaf, misalnya dalam kasus Londo Ireng, juga dalam kasus data mengenai pengupas bawang Rp700 ribu per kilo, dan sebagainya. Jadi, denial," ungkapn Masduki, seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com, Jumat, 21 Agustus 2026. 

Masduki menilai sikap tersebut dapat menjadi persoalan dalam komunikasi seorang kepala negara karena publik membutuhkan keterbukaan ketika pemerintah menyampaikan informasi.

Soroti Diksi yang Dinilai Minim Basis Data

Masduki kemudian menyoroti penggunaan sejumlah istilah dalam pidato maupun pernyataan Presiden yang menurutnya tidak selalu ditopang data dan bukti yang memadai.

"Yang kedua, yang disebut dengan retorik. Jadi, gemar memproduksi istilah-istilah atau diksi-diksi yang sebetulnya tidak ada basis datanya atau cenderung anti-sains. Jadi, ya seperti antek asing gitu ya, seperti ya termasuk Londo Ireng itu sendiri. Jadi, tidak jelas konteksnya," tuturnya.

Menurut Masduki, penggunaan istilah semacam itu juga dapat menimbulkan persoalan etika dalam komunikasi antara pemimpin negara dan masyarakat.

"Dan dalam kerangka hubungan kepala negara dengan warga, itu nir-etika ini, tidak ada etika komunikasi sebagai pemimpin," imbuhnya.

Isi Pidato Dinilai Kerap Keluar dari Konteks

Masduki juga mengkritik materi sejumlah pidato Prabowo dalam forum resmi. Ia menilai Presiden terkadang memasukkan pernyataan yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan substansi agenda kenegaraan.

Ia mencontohkan pernyataan dalam pidato menjelang peringatan Hari Kemerdekaan yang menyinggung anak berusia 10 tahun dan persoalan pacaran.

"Jadi, cenderung kemudian merendahkan, seperti dalam pidato menjelang hari kemerdekaan kemarin kok tiba-tiba ada anak usia 10 tahun ditanya, ini kan cenderung seksis, 'ya nanti 10 tahun lagi kamu sudah bisa pacaran,' gitu. Jadi, konteksnya apa dalam ruang publik yang sakral, pidato laporan keuangan negara atau progres pembangunan?" ucapnya.

Kritik Pola Komunikasi Satu Arah

Poin terakhir yang disoroti Masduki berkaitan dengan minimnya dialog. Ia menilai Prabowo lebih sering menggunakan pola komunikasi satu arah melalui pidato panjang tanpa memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk menyampaikan pandangan.

"Nah, yang keempat nih yang sangat serius juga, yaitu anti-dialog, yaitu satu arah," ujarnya.

Masduki mencontohkan pertemuan Prabowo dengan ratusan guru besar. Menurutnya, forum tersebut seharusnya dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi justru lebih banyak diisi dengan pidato Presiden.

"Jadi, ada dua kali pertemuan dengan ratusan guru besar misalnya, tahun ini saja, itu Prabowo bisa pidato 8 jam tapi tidak membuka ruang dialog. Nah, kita juga bisa melihat dalam berbagai kesempatan ya Prabowo pidato gitu aja, tidak ada diskusinya," tandasnya.

Kritik terhadap komunikasi Presiden juga muncul dari kalangan mahasiswa. Dalam aksi BEM UI pada 18 Agustus 2026, mahasiswa menyoroti gaya komunikasi Prabowo yang dinilai menggunakan sejumlah istilah yang merendahkan kelompok tertentu.

BEM UI juga meminta Presiden lebih banyak bekerja dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam kritiknya, mahasiswa bahkan mengaitkan kecenderungan pemusatan kekuasaan dengan karakter pemerintahan pada era Soeharto.

Prabowo Diminta Lebih Banyak Mendengar

Masduki menilai momentum satu tahun pemerintahan dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mengevaluasi pola komunikasi politiknya. Perbaikan komunikasi, menurut dia, penting untuk memulihkan reputasi pemerintah sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik.

Ia menyarankan Presiden mengurangi porsi pidato monolog dan memperbesar ruang untuk mendengar masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

"Nah, oleh karena itu, dalam rangka momentum satu tahun untuk mengembalikan reputasi, ya, kepercayaan publik, ya di samping yang sifatnya teknis, Prabowo harus lebih banyak mendengar. Harus lebih banyak istilahnya mengurangi pidato. Itu kan teknis ya, tindakan teknis yang harus dilakukan," pungkasnya. (*)