Kembali ke Laptop, Merebut Hati Publik

Dewan Pers mengungkap perkembangan miris di dunia media massa. Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI dan Dewan Pers serta Platform Digital di Jakarta pada Rabu (11 November 2026) lalu, terungkap bahwa sebagian besar, sekitar 80 persen, kue iklan digital saat ini dikuasai oleh platform digital, seperti halnya media sosial dan platform kecerdasan buatan (AI).

Sisanya, 20 persen, diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers. Kecilnya kue iklan tersebut berakibat buruk. PHK pekerja media massa pers marak. Ketergantungan perusahaan media pada pemerintah (penguasa) meningkat.

Kondisi tersebut menciptakan atmosfer buruk dalam komunikasi publik dan keberlanjutan demokrasi di berbagai tingkatan. Di daerah-daerah, seorang bupati atau wali kota merasa media massa tidak akan berani ”melawan” penguasa. Mereka bakal takut tak dapat kue adv.

Penguasa yang semakin kuat cenderung intimidatif. Berlimpahnya puja dan puji menjadikan penguasa sensitif, bahkan anti terhadap kritik. Penentuan kebijakan-kebijakan publik tak lagi butuh masukan insan pers yang jujur dan jernih. Semua itu adalah alarm untuk saatnya angkat kaki.

Bupati atau wali kota beranggapan bahwa nyawa media massa berada di antara jari-jarinya, tanda tangannya. Seakan-akan kepala daerah adalah ”pemilik anggaran”. Lupa bahwa sejatinya, APBD atau APBN berasal dari rakyat, milik rakyat, dan harus kembali pada semua rakyat. Termasuk, media pers.

Ada pula kepala daerah yang terkesan ”melecehkan pers” seolah disfungsi. Karya-karya insan pers dianggap tidak mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jajaran birokrasi sibuk bermedia sosial. Rapat, rencana program, dan kegiatan seremonial mereka menguasai jagat maya.

Media pers dianggap tak punya kekuatan lagi.  Masih kalah menakutkan dibandingkan dengan oknum LSM atau ”Bodrex” yang datang mengancam laporan kepada aparat penegak hukum (APH). Jajaran birokrasi dengan gesit dan murah hati menyerahkan uang tutup mulut.

Para jurnalis, organisasi pers, bukannya melawan. Mereka ramai-ramai berusaha merapat ke penguasa agar memperoleh bagian kue kekuasaan. Eksistensi, tugas, dan fungsi media massa pers ditinggalkan. Individu dan organisasi profesi yang sebelumnya berani berseberangan akhirnya bertekuk lutut.

(Foto: Ilustrasi AI)

Anomali dan Paradoks Tingkat Kepercayaan

Kecilnya kue iklan beserta dampaknya, seperti ungkapan Dewan Pers, memang menjadi indikator memburuknya atmosfer komunikasi publik. Pejabat pemerintah, misalnya, lebih takut hoax yang diproduksi buzzeer daripada kritik tajam faktual berupa karya jurnalistik karya jurnalis.

Namun, ada persoalan yang lebih mendasar. Apa itu? Media pers, di dalamnya juga para jurnalis, cenderung menjauh dari publik. Jurnalisme cenderung menjadi corong penguasa dan perekam konflik elite semata. Bahkan, konflik elite yang sama sekali tidak berurusan langsung dengan kepentingan publik dibesar-besarkan.

Kegiatan pencitraan pejabat yang seharusnya cukup menjadi konten media sosial menjadi isi media-media digital. Hajat publik terabaikan. Problem sehari-hari terabaikan. Layanan publik, fasilitas publik, dan kebutuhan informasi masyarakat tersendat. Padahal, publik membutuhkan berita-berita yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kondisi tersebut menggerus kepercayaan publik kepada media pers. Ini yang diungkap Reuters Institute pada 2026. Tingkat kepercayaan publik kepada berita hanya berkisar 32 persen. Sebagian publik memilih menghindari berita yang isinya itu-itu saja. Mereka yang sudah sumpek enggan membaca berita konflik.

Jurnalisme Harus Kembali ke Pangkuan Publik

Memang perlu effort sangat tinggi untuk meraih kembali kepercayaan publik. Pengorbanan pun harus besar. Media pers dan jurnalis harus kembali ke kawah candradimuka: jagad komunikasi publik. Mereka harus terjun lagi mengangkat persoalan-persoalan publik.

Dengarkan kebutuhan warga, rakyat, dan masyarakat. Kritik dan awasi kebijakan. Sorot kinerja pemerintahan. Pelototi life style mereka-mereka yang hidupnya dibiayai oleh pemerintah. Ungkap fasilitas-fasilitas dan hak publik yang terabaikan. Bongkar  potensi-potensi korupsi di setiap lini.

Hindari mengangkat wacana dan narasi pencitraan pejabat publik. Cukup seperlunya saja sebagai kutipan. Biarkan sisanya menjadi konten media sosial saja. Aktivitas-aktivitas pejabat yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat bukanlah konsumsi media pers. Kecuali, memang punya news value tinggi.

Yang justru lebih penting mendominasi karya-karya jurnalistik adalah keterlibatan masyarakat. Jurnalis bekerja lebih untuk publik. Jurnalisme harus benar-benar berguna bagi publik. Lahirkan karya-karya jurnalistik yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Jurnalis profesional harus berani menolak upaya penyamaan dirinya dengan content creator, apalagi buzzerr.

Kembalinya jurnalisme kepada publik ini semakin mendesak saat kepala-kepala pemerintahan sudah semakin berkuasa. Kekuatan-kekuatan publik tersedot masuk dan tunduk. Lawan-lawan politik lemas tanpa daya. Meskipun, diakui atau tidak, para penguasa itu dulu terpilih karena juga dukungan media pers.

Jurnalis (benar-benar jurnalis) harus mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Mereka berdiri sebagai ”watch dog” dan pilar keempat demokrasi. Corong publik yang punya hak mutlak atas anggaran daerah dan hasil-hasil pembangunan.

Menggagas Skema Pembiayaan Publik

Apakah publik sudah benar-benar tidak percaya pada jurnalisme? Belum tentu. Kepercayaan publik akan kembali utuh jika media pers dan jurnalis menempuh langkah-langkah persyaratannya. Media pers berani mencari terobosan lain dalam pendapatan. Jurnalis berani menahan lapar dan menjauhi hedonisme.

Bagaimana mungkin jurnalisme mampu independen jika masih bergantung pada pemerintah? Bagaimana bisa jurnalis berani mengkritik pimpinan daerah jika punya jiwa pejuang?

Di situlah publik harus peduli. Turut berperan memikirkan pembiayaan jurnalisme. Jika publik berharap media pers dan jurnalis berdiri tegak, mereka seharusnya juga menopang dengan dukungan pembiayaan.

Jurnalisme bekerja untuk publik. Media pers dan jurnalisnya memerlukan dukungan publik. Dukungan tersebut harus diperjuangkan dengan menciptakan karya-karya jurnalistik yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi publik.

Dukungan pemerintah bukanlah alat untuk mengendalikan pers sekalipun dekat dengan kekuasaan. Lebih-lebih untuk membungkam kritik. Iklan dari pemerintah justru harus memperkuat pers yang profesional, bukan melemahkan independensinya. Bukan pula sekadar bagi-bagi kue anggaran untuk media pers yang tidak profesional.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Jurnalisme tidak boleh sampai kehilangan jati diri. Tidak boleh pesimistis di tengah situasi yang penuh anomali, paradoks, dan inkonsisten saat ini. Media sosial bukanlah musuh, melainkan fatsun distribusi karya-karya jurnalistik yang berkualitas.

Di negara-negara Amerika dan Eropa Barat, kepercayaan publik terhadap jurnalisme mulai pulih. Terus meningkat. Baik berita nasional (62 persen) maupun lokal (75 persen) (Pew Research Center).

Di Indonesia, beberapa media mainstream nasional pun masih mampu mempertahankan kepercayaan publik. Media digital brand besar arus utama tetap meraih kepercayaan tinggi dari publik. Tentu itu tidak lepas dari kekuatan sumber daya mereka. Kuncinya ada pada bagaimana jurnalisme (media pers maupun jurnalis) dalam memainkan perannya.

Di tengah arus deras hoaks dan disinformasi, jurnalisme harus mampu menjadi penjernih fakta. Media menunjukkan fungsinya sebagai jangkar kredibilitas yang mampu memilah disinformasi dan hoaks di media sosial. Jurnalis secara sukarela berani dan mendorong publik untuk bersama melawan hoaks maupun disinformasi yang disebar ”Buzzerpp”.

Karya-karya jurnalistik diciptakan dari upaya mulia dan disiplin verifikasi fakta. Konsisten menguji kebenaran informasi disediakan platform digital. Tidak terburu-buru menyajikan informasi demi sekadar mengejar algoritma.

Kedekatan media-media lokal dengan audiensnya dibangun sesuai kebutuhan publik secara konsisten. Karya-karya jurnalistik berkualitas. Terbuka pada umpan balik. Semangat untuk menguatkan lagi eksistensi dan legitimasi media pers lokal harus terus dikobarkan. (*)

*) Fathur Rozi, redaktur dan jurnalis senior Ketik.co.id yang bertugas di Sidoarjo

 **) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

**) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.

• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek

• Panjang naskah maksimal 800 kata

• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP

• Hak muat redaksi