Kejari Muba Tetapkan Tersangka Kedua Kasus Dugaan Penguasaan Aset Tanah Pemkab, 23 Rumah Telanjur Dijual

KETIK, PALEMBANG – Dugaan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) di Kecamatan Sekayu memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengalihan dan penguasaan aset tanah pemerintah daerah, Senin 9 November 2026.

‎Kali ini, penyidik menetapkan seorang berinisial A alias IB sebagai tersangka.

Ia diduga menggunakan dokumen pengakuan hak atas tanah untuk menguasai lahan yang tercatat sebagai aset Pemkab Muba, bahkan hingga membangun dan menjual sekitar 23 unit rumah kepada masyarakat.

‎Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muba, Kiki Yonata, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Senin 9 November 2026.

‎Kiki mengungkapkan, penetapan A alias IB dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum. Usai ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan dan dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan).

‎"Dalam perkara ini, objek tanah yang dipersoalkan merupakan aset Pemkab Muba di Kecamatan Sekayu yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Tahun 2009," ungkap Kiki.

‎Menurutnya, penyidik menduga tersangka menggunakan dokumen pengakuan hak atas tanah sebagai dasar untuk menguasai lahan tersebut. Padahal, berdasarkan sertifikat dan pencatatan aset, tanah itu merupakan milik pemerintah daerah.

‎Persoalan semakin serius lantaran lahan yang diduga dikuasai tersebut tidak hanya dimanfaatkan secara pribadi. Di atas tanah itu telah dibangun rumah yang kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat dengan jumlah sekitar 23 unit.

‎"Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dan penjualan sekitar 23 unit rumah kepada masyarakat," jelasnya.

‎Kiki juga membeberkan salah satu aspek penting yang menjadi fokus penyidikan, yakni dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan dokumen pengakuan hak atas tanah.

‎Ia menegaskan, perkara tersebut bukan sekadar persoalan sengketa kepemilikan tanah. Sebab, Pemkab Muba telah memiliki Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2009.

‎Sementara itu, dokumen pengakuan hak atau Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diduga menjadi dasar penguasaan lahan tersebut justru muncul beberapa tahun setelah sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah diterbitkan.

‎"Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkab Muba telah diterbitkan oleh BPN pada 2009. Sementara itu, dokumen pengakuan hak atau SPH yang berkaitan dengan‎ penguasaan lahan tersebut muncul beberapa tahun setelah sertifikat diterbitkan," terangnya.

‎Kondisi tersebut menjadi salah satu materi yang didalami penyidik. Kejaksaan menduga terdapat proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penguasaan tanah hingga terjadi pembangunan dan transaksi jual beli rumah.

‎Untuk mengungkap perkara ini, tim penyidik Kejari Muba telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Sedikitnya 50 orang saksi telah diperiksa, sementara sekitar 80 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut turut disita.

‎Perbuatan yang disangkakan kepada para pihak diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Adapun dalam penyidikan sebelumnya, kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp4,88 miliar.

‎Terkait pengakuan tersangka yang menyebut dirinya membeli tanah dan memiliki surat sebagai dasar penguasaan, Kiki menegaskan bahwa seluruh klaim tersebut akan diuji melalui proses pembuktian hukum di persidangan.

‎Sebelumnya, Kejari Muba telah lebih dahulu menetapkan mantan Lurah Serasan Jaya berinisial TG (61) sebagai tersangka pada 13 Oktober 2026.

‎TG diduga terlibat dalam perkara pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemkab Muba tersebut.

‎Dengan ditetapkannya A alias IB sebagai tersangka kedua, penyidik memastikan pengusutan perkara ini belum berhenti. Kejaksaan masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri proses penerbitan dokumen yang diduga menjadi dasar penguasaan aset pemerintah daerah.

‎"Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat," tandas Kiki.(*)