KETIK, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk mempererat kolaborasi demi mendongkrak capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Langkah strategis ini diambil guna menyapu bersih angka zero dose atau anak yang belum pernah tersentuh imunisasi sama sekali.
Pernyataan itu disampaikan Adhy saat membuka High Level Meeting (HLM) bertajuk “Dialog Bersama Pak Sekda: Dari Komitmen Menjadi Aksi untuk Generasi Sehat dan Berkualitas melalui Penurunan Zero Dose Imunisasi”.
Diskusi yang mempertemukan Sekda dari delapan kabupaten, perangkat daerah, perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, dan akademisi Universitas Airlangga ini digelar pada Senin, 29 Juni 2026.
Adhy menegaskan bahwa imunisasi bukan sekadar program kesehatan, melainkan investasi vital dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh.
Menurutnya, setiap anak wajib mendapatkan hak dasarnya untuk tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit, serta memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa depan.
Baca Juga:
LaNyalla Dampingi Pegiat Aksara Kawi Jatim Temui Menteri Kebudayaan Fadli Zon“Keberhasilan imunisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan vaksin, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ujar Adhy.
Berdasarkan target RPJMN 2026, pemerintah pusat sebenarnya mematok angka 85 persen untuk bayi yang mendapat IDL. Namun, sebagai bentuk keseriusan melindungi generasi mudanya, Jatim menaikkan standar target tersebut hingga menyentuh angka 95 persen.
Catatan rapor imunisasi Jatim ternyata belum sepenuhnya aman. Sampai Mei 2026, realisasi IDL berada di angka 34,5 persen dari target minimal yang seharusnya mencapai 39,6 persen. Dari seluruh kabupaten dan kota yang tersebar di Jatim, tercatat baru delapan daerah (21,05 persen) yang mampu menembus target batas minimal tersebut.
Apresiasi tinggi pun diberikan Adhy kepada jajaran pemda yang berhasil memacu capaian imunisasinya. Daerah-daerah yang masuk dalam daftar capaian terbaik tersebut meliputi Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota Blitar.
Baca Juga:
Respons Aksi Peternak, Pemprov Jatim Siapkan Perda Perlindungan Hingga Penertiban Akun MedsosIa menilai faktor kepemimpinan daerah, koordinasi lintas sektor, serta dukungan masyarakat menjadi bagian yang memengaruhi keberhasilan pemenuhan target imunisasi di wilayah-wilayah tersebut.
Sementara untuk wilayah yang belum mencapai target seperti Kabupaten Bondowoso, Magetan, Malang, Blitar, dan Madiun, Adhy meminta pemerintah daerah setempat segera mengejar ketertinggalan.
Adhy menambahkan, perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok zero dose. Data hingga Mei 2026 menunjukkan terdapat 50.538 anak di wilayah Jatim yang belum tersentuh program imunisasi sama sekali.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi,” katanya.
Terkait langkah percepatan, Pemprov Jatim tercatat telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang akselerasi pencapaian layanan imunisasi dan penurunan zero dose.
Selain itu, regulasi tersebut diperkuat dengan pembentukan Desa/Kelurahan Imunisasi Mantap (Desa IMAN) serta Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi (KAPI) Provinsi Jatim.
Menurut Adhy, langkah-langkah tersebut berjalan dengan dukungan kerja sama lintas sektor yang melibatkan TP PKK, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta mitra pembangunan seperti UNICEF.
Adhy menegaskan, penyelesaian persoalan imunisasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan dukungan seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap.
Tiga strategi utama menjadi poin yang ditekankan Adhy, yaitu memperkuat Tim KAPI di tingkat kabupaten/kota dan memperluas jangkauan gerakan Desa Imunisasi Mantap (Desa IMAN). Strategi ketiga adalah mengoptimalkan metode My Village My Home (Desaku Rumah Imunisasiku) sebagai instrumen bagi keluarga untuk memantau status imunisasi anak.
“Melalui forum ini kita tidak berhenti pada diskusi dan komitmen, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur di lapangan. Setiap anak yang berhasil kita imunisasi adalah investasi bagi masa depan Jawa Timur,” pungkas Adhy.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Indonesia untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara, Ketua Geliat Unair Prof. Dr. Nyoman Anita Damayanti, serta Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono. Hadir pula unsur pemerintah daerah yang meliputi Sekda Jombang, Kepala Bappelitbang Sampang, Kadinkes Pamekasan, Kadinkes Sumenep, dan Plt Kadinkes Sampang.(*)