KETIK, BANDUNG – Program KABANDUNG BANGKIT (Ekosistem Pembiayaan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan) menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi program tersebut turut memperkuat capaian Kabupaten Bandung hingga meraih peringkat ketiga nasional dalam Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori pemerintah kabupaten.

Kabupaten Bandung memperoleh skor 76,54 dan masuk kategori The Advocator dalam penilaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari SDGs Annual Conference 2026 bertema “Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs”.

KABANDUNG BANGKIT dirancang untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, hingga keterbatasan pengembangan usaha.

Melalui program ini, Pemkab Bandung membangun ekosistem pemberdayaan yang mencakup pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, legalitas, digitalisasi, serta penguatan kemitraan.

Baca Juga:
Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Plt Bupati Ajak Warga Andil Atasi 6.938 Anak Tidak Sekolah

Berdasarkan data ekspos Pemkab Bandung, jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung meningkat dari 17.755 unit pada 2021 menjadi 72.731 unit pada 2025.

Dari sisi pembiayaan, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan telah menjangkau 46.994 pelaku UMKM sepanjang 2022–2025. Total realisasi penyaluran mencapai Rp105,45 miliar dengan subsidi bunga sebesar Rp10,23 miliar.

Sementara itu, pembinaan dan fasilitasi usaha mikro sepanjang 2024–2025 telah menjangkau 14.598 peserta. Layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) juga mencatat 2.866 layanan pendampingan dan pengembangan usaha selama periode tersebut.

Program ini turut mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Tercatat 65,9 persen penerima program pinjaman dana bergulir merupakan perempuan.

Baca Juga:
Putusan Tingkat Pertama Kasus PT BDS Diharapkan Pulihkan Kondusivitas Daerah

Dampaknya juga terlihat pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung meningkat dari 5,04 persen pada 2024 menjadi 6,32 persen pada 2025. Sementara tingkat kemiskinan turun dari 6,19 persen menjadi 6,04 persen pada periode yang sama.

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan, KABANDUNG BANGKIT merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pembangunan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri. Melalui KABANDUNG BANGKIT, kami ingin memastikan UMKM memiliki akses pembiayaan, pendampingan, dan kesempatan untuk berkembang,” ujar Ali.

Menurutnya, capaian I-SIM 2026 menjadi motivasi bagi Pemkab Bandung untuk terus memperkuat program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan untuk mempercepat pencapaian target 2030.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi KABANDUNG BANGKIT sebagai salah satu pendekatan pembangunan daerah yang menghubungkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan agenda pembangunan berkelanjutan.(*)