Jatim Jadi Daerah dengan Peserta Sertifikasi Kompetensi Kebencanaan Terbanyak di Indonesia

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana melalui sertifikasi uji kompetensi. Kali ini, BPBD Jawa Timur bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim menggelar sertifikasi untuk Angkatan II dan III di Kampus BPSDM Jatim pada 13–15 Oktober 2026.

Kegiatan yang melibatkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut diikuti 45 peserta dari berbagai perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Para peserta berasal dari BPBD Jatim dan BPBD kabupaten/kota, Dinas Sosial Jatim, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim.

Sertifikasi ini mencakup sejumlah skema kompetensi, mulai dari level manajer dan koordinator hingga petugas teknis. Bidang yang diuji meliputi data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, hunian dan tempat pengungsian (shelter), distribusi bantuan, pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), serta pelayanan air bersih dan sanitasi.

Widyaiswara Pusdiklat BNPB sekaligus asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) BNPB, Ario Akbar Lumban, mengapresiasi kolaborasi BPBD Jatim dan BPSDM Jatim dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurut Ario, Jawa Timur menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi secara nasional dalam sertifikasi uji kompetensi kebencanaan. Capaian itu terlihat dari keikutsertaan personel Jawa Timur dalam sertifikasi yang berlangsung di Pusdiklat BNPB, Bogor, maupun di BPSDM Jatim.

"Teman-teman Jawa Timur itu tercatat sebagai peserta terbanyak yang mengikuti uji kompetensi, baik untuk skema SAR, distribusi bantuan, hunian shelter, kaji cepat hingga data dan informasi," ujarnya, Sabtu, 17 Oktober 2026. 

Ario menambahkan, personel kebencanaan dari Jawa Timur juga mendominasi keikutsertaan dalam sertifikasi asesor kebencanaan. Salah satunya Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, yang mengikuti sertifikasi asesor bidang data dan informasi di Pusdiklat BNPB pada September 2026.

Ia menilai langkah Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat profesionalisme personel penanggulangan bencana.

"Apa yang sudah dilakukan Jawa Timur ini patut dijadikan role model bagi daerah lain, karena uji kompetensi ini sudah tidak lagi sebagai pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat saat menutup kegiatan pada Kamis (15/10/2026). Ia menilai kerja sama BPBD Jatim, BPSDM Jatim, dan Pusdiklat BNPB penting untuk meningkatkan kesiapan personel menghadapi berbagai ancaman bencana.

Menurut Gatot, beragam potensi bencana di Jawa Timur menuntut ketersediaan SDM yang kompeten di berbagai sektor. Peningkatan kemampuan tersebut diperlukan agar petugas mampu menghadapi penanganan bencana yang semakin kompleks.

"Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu, maka dibutuhkan SDM yang andal dan berkualitas. Uji kompetensi seperti inilah salah satu jawabannya," terangnya.

Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto juga mengapresiasi kerja sama dengan BPBD Jatim dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut.

Ia menjelaskan, kolaborasi lintas perangkat daerah itu sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD dan Dinas Sosial.

Karena itu, Ramliyanto menyambut baik keterlibatan peserta dari berbagai instansi, termasuk Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan dinas yang menangani urusan permukiman. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. (*)