KETIK, BATU – Pekerja rumah tangga (PRT) warga Kota Batu, Yantin, menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret majikannya, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India, di Polsek Blimbing, Kota Malang, pada Senin, 16 November 2026.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan penyidik sekaligus memperkuat laporan dugaan tindak pidana yang dialaminya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yantin didampingi tim kuasa hukum yang dipimpin Haitsam Nuril Brantas Anarki. Kedatangan mereka sekaligus memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai dugaan kekerasan yang dialami korban selama bekerja sebagai PRT.

Haitsam Nuril Brantas Anarki, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung kepada penyidik. Di antaranya hasil visum et repertum serta keterangan saksi yang disebut mengetahui secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan tersebut.

"Kami memiliki keyakinan besar agar perkara ini segera naik ke tahap penyidikan, mengingat korban telah menjalani visum et repertum untuk memperkuat alat bukti, sekaligus menyerahkan saksi yang mengetahui langsung terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan tersebut," jelasnya, pada Rabu, 18 November 2026.

Baca Juga:
Pemkot Batu Dorong UMKM Go Digital, Perluas Pasar Lewat TikTok

Berdasarkan keterangan Yantin dalam pemeriksaan, korban diduga mengalami pemukulan beberapa kali. Salah satu pukulan disebut mengenai bagian kiri kepala hingga menyebabkan gangguan pendengaran dan muntah-muntah.

Kuasa Hukum yang akrab disapa Nuril ini menyampaikan, kondisi kesehatan kliennya masih belum pulih setelah kejadian tersebut. Bahkan, kondisi Yantin dilaporkan semakin menurun seusai menjalani pemeriksaan di Polsek Blimbing sehingga harus mendapatkan perawatan medis di RS Bhayangkara Kota Batu.

"Kondisi klien kami hingga saat ini masih muntah-muntah, hal itu diduga kuat merupakan dampak dari pemukulan tersebut. Setelah selesai memberikan keterangan, kondisi klien justru semakin drop, sehingga saat ini harus dirawat di RS Bhayangkara Kota Batu," ungkapnya.

Di sisi lain, Nuril menyoroti penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing. Dia meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas teritorialitas hukum pidana.

Baca Juga:
Uji Publik Ranperda LP2B, Pemkot Batu Lindungi 532 Hektare Lahan dari Alih Fungsi

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksi Indonesia harus dijerat menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami berharap tidak ada perlakuan berbeda hanya karena yang bersangkutan merupakan WNA,” tegasnya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta perhatian Kapolri, Kedutaan Besar India di Indonesia, serta Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Nuril turut menyinggung perjuangan Willy dalam mendorong pengaturan dan perlindungan pekerja rumah tangga di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Kami berharap perkara ini mendapat perhatian serius agar penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap korban,” pungkas Nuril.(*)