Hari Anak Nasional 2026, Gubernur Khofifah Dorong Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Sebagai Investasi Strategis Bangsa

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas bersama sebagai investasi strategis  bangsa dalam membangun masa depan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Seruan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang mengusung tema nasional “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan” pada 23 Juli 2026.

Tema Hari Anak Nasional Tahun 2026 mengandung pesan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta mendapatkan kesempatan sama untuk berkembang optimal.

Hal tersebut, kata dia, menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul sebagai penentu terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Gubernur menegaskan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, terlindungi, sehat, dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.

“Mari kita sayangi anak, lindungi mereka. Sebab anak-anak kita adalah pemimpin masa depan. Investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah memastikan mereka tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang berkualitas, mendapatkan perlindungan, serta memiliki ruang untuk mengembangkan karakter, kreativitas, dan prestasinya,” ucap Khofifah.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada anak melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemenuhan gizi hingga penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Khofifah menilai pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini karena kualitas generasi mendatang akan sangat menentukan daya saing Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Anak-anak yang hebat akan melahirkan Indonesia yang kuat dan hebat. Karena itu, seluruh kebijakan pembangunan harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi digital, ancaman perundungan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba, hingga berbagai persoalan kesehatan mental.

Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang semakin kuat antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, hingga seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

“Perlindungan anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan gotong royong seluruh elemen masyarakat agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, penuh kasih sayang, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi,” tegasnya. (*)