Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Pemerintah Diminta Evaluasi Program Beranggaran Besar

KETIK, YOGYAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia -yang salah satunya dipicu krisis di Iran- dinilai berpotensi menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia pada 2026. Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar akibat kenaikan harga energi global.

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., mengatakan harga rata-rata minyak mentah dunia saat ini mencapai 100,43 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 yang menetapkan harga minyak pada kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel, dengan titik tengah sebesar 70 dolar AS per barel.

Menurut Wisnu, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah. Beban APBN diperkirakan semakin berat karena pemerintah juga harus membiayai sejumlah program nasional yang mulai dijalankan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari apabila harga minyak dunia terus bertahan pada level tinggi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang menyerap anggaran besar.

“Menurut saya, pendekatannya tidak bisa hitam-putih. Kuncinya adalah keseimbangan. Ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” tegasnya, dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026. 

Wisnu menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program sosial dan kesehatan fiskal negara. Langkah efisiensi bukan berarti memangkas seluruh program, melainkan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga BBM agar ekspektasi inflasi tetap terkendali. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan reformasi belanja negara agar kondisi APBN tetap sehat.

“Di saat yang sama, program yang sudah terbukti efektif dan targeted, seperti PKH dan PIP, justru perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Menahan harga BBM juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi, tetapi itu harus diimbangi dengan reformasi belanja agar APBN tetap sehat,” sarannya.

Di sisi lain, Wisnu menilai tekanan fiskal yang muncul akibat kenaikan harga minyak pada akhirnya juga dapat dirasakan masyarakat. Meski inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat hanya 3,08 persen, banyak warga masih mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menggerus daya beli mereka.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena komoditas pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga bahan makanan sering kali lebih dirasakan masyarakat dibandingkan perubahan indikator inflasi secara umum.

“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” kata Wisnu.

Selain menekan APBN, kondisi ekonomi global juga berdampak pada sektor pembiayaan domestik. Wisnu menilai pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah saat ini menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan meningkatnya beban cicilan.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah perlindungan berupa restrukturisasi kredit, subsidi bunga yang tepat sasaran, serta pendampingan usaha agar kelompok tersebut tetap mampu bertahan menghadapi perlambatan ekonomi. (*)