KETIK, JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berencana menerbitkan surat edaran bupati untuk memperjelas pengaturan kegiatan sound horeg. Regulasi tersebut akan mengatur sejumlah aspek, mulai dari lokasi, waktu pelaksanaan hingga ketentuan teknis lainnya agar aktivitas tersebut tidak mengganggu masyarakat.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, rencana pengaturan itu menjadi jalan tengah di tengah polemik sound horeg yang kembali mencuat setelah para pengusaha sound system menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jember, Senin, 16 November 2026.

Menurut Gus Fawait, aksi tersebut pada dasarnya menolak wacana pelarangan sound horeg. Namun, para pengusaha tidak keberatan apabila pemerintah menerapkan aturan untuk membatasi aktivitas tersebut.

“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” ungkap Gus Fawait, Rabu, 18 November 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah menerima sejumlah keberatan dari kalangan pesantren dan tokoh agama. Mereka menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui surat karena pelaksanaan sound horeg di lapangan dinilai telah melampaui batas.

Baca Juga:
Gus Fawait Raih Detikcom Awards 2026, Pemkab Jember Perkuat Inovasi Layanan Sosial dan Kesehatan

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penyelenggaraan kegiatan hingga dini hari, bahkan berlangsung sampai pukul 07.00 WIB. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur yang terbit pada Agustus 2025.

Surat edaran tersebut sebelumnya menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap polemik sound horeg, yang juga mendapat sorotan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram.

Gus Fawait menegaskan, Pemkab Jember tidak ingin mengambil kebijakan yang hanya mengakomodasi satu kelompok. Pemerintah akan mempertimbangkan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat sekaligus memperhatikan kepentingan para pelaku usaha sound system.

Ia menyebut, ketentuan mengenai pembatasan sound horeg sebenarnya sudah tercantum dalam surat edaran gubernur. Namun, pelaksanaan dan pengawasannya masih membutuhkan penguatan melalui koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat terkait.

Baca Juga:
Dispusip Jember Optimalkan Aplikasi SRIKANDI, Dorong Digitalisasi Persuratan Seluruh OPD

Hal itu diperlukan karena kewenangan penerbitan izin keramaian tidak berada di tangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Melalui surat edaran bupati, Pemkab Jember nantinya akan memperjelas ketentuan teknis penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah berharap aturan tersebut dapat mencegah pelaksanaan sound horeg yang berlebihan sekaligus meredam keberatan masyarakat dan tokoh agama.

“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” pungkasnya. (*)