Gelar Sekolah Anggaran di HUT ke-62, Golkar Tulungagung Ajak Publik Kawal APBD Sejak Dini

KETIK, TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tulungagung menggelar Sekolah Anggaran untuk mengajak masyarakat memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung pada Senin malam, 26 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar. Puluhan peserta dari berbagai latar belakang mengikuti kegiatan yang membahas perencanaan dan pengawasan anggaran daerah tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung Jairi Irawan mengatakan, Sekolah Anggaran bertujuan membuka ruang belajar bagi masyarakat agar memahami arah pengelolaan APBD Kabupaten Tulungagung pada 2027.

"Ini kita masukkan adalah agar masyarakat Tulungagung tahu bagaimana pengelolaan anggaran Tulungagung tahun 2027 seperti apa," ujar Jairi.

Menurut dia, pemahaman masyarakat terhadap anggaran daerah diperlukan agar publik dapat ikut mengawal kesesuaian program pemerintah dengan visi dan misi pembangunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan sejak tahap awal apabila terdapat rencana yang perlu disesuaikan.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung turut menyampaikan materi mengenai tahapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ridwan, yang mewakili Bappeda Tulungagung, menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk rancangan awal RKPD 2028, harus mengikuti tahapan yang sistematis sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Tahapan perencanaan tersebut mencakup penjabaran RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan, serta forum perangkat daerah. Proses selanjutnya berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Selain Ridwan, Sekolah Anggaran menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerhati anggaran, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka antara lain M. Farid Fuzi, akademisi dan dosen Universitas Bhayangkara Surabaya yang disebut mendampingi DPD Partai Golkar dalam pembahasan anggaran, Gus Ubaidillah As-Fa'i selaku tokoh keagamaan sekaligus unsur DPD Golkar Tulungagung, serta Yoyok yang disebut sebagai pengamat kebijakan di Tulungagung.

DPD Partai Golkar Tulungagung juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara daring. Peserta berasal dari berbagai kalangan, antara lain masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati anggaran, serta unsur perguruan tinggi dan akademisi.

Melalui Sekolah Anggaran, DPD Partai Golkar Tulungagung berharap transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan partisipasi masyarakat dalam mengawal anggaran semakin kuat. Pengawasan tersebut diharapkan berlangsung sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah. (*)