DPRD Surabaya Minta Penerima Desil Tepat Sasaran, Prihatin Mahasiswa Berprestasi Terancam Putus Kuliah

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan warga. Terbaru, pihaknya menerima laporan jika terdapat mahasiswa berprestasi terancam tidak mendapatkan beasiswa.

Kabar ini diterima oleh anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i. Ia mengungkapkan, persoalan ini terjadi karena ketidaktepatan data detail kemiskinan.

Akibat perubahan status detail, sejumlah keluarga kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Ada mahasiswa berprestasi yang terancam putus kuliah hanya karena persoalan administrasi dan validitas data kemiskinan. Negara tidak boleh kehilangan generasi unggul hanya karena sistem tidak mampu membaca kondisi rill masyarakat," katanya, Selasa, 5 Agustus 2026.

Salah satu contoh kasus yang baru saja ia ketahui datang dari seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian berusia 19 tahun. Ia terancam tidak bisa melanjutkan kuliah semester tiga karena keterbatasan ekonomi.

Padahal, Dian merupakan mahasiswi berprestasi. Ia berhasil mendapatkan Indeks Prestasi (IP) yang bagus, yaitu mencapai 4,0 pada semester pertama dan 3,9 pada semester kedua.

Namun karena ekonomi keluarga, ia tidak mampu membayar kuliah. Orang tua Dian bekerja sebagai pengantar galon air isi ulang dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Uang itu untuk menghidupi istri dan dua anak.

Namun saat mendaftar program beasiswa melalui aplikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, pengajuannya ditolak sistem karena tidak masuk keluarga miskin atau pramiskin.

Tak hanya Dian, Imam Syafi'i juga mendapatkan kasus lain, yaitu dari Ririn seorang warga Gubeng Airlangga. Status keluarganya dari desil dua menjadi desil enam, sehingga anaknya tidak memenuhi syarat mendapatkan beasiswa.

"Anaknya sudah diterima di perguruan tinggi, tetapi terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena bantuan tidak bisa diakses. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam proses pemutakhiran data," ujarnya.

Imam Syafi'i juga mendapatkan keluhan dari Menik, warga Jojoran, Gubeng. Menik merupakan pensiunan guru TK, tinggal di rumah kontrakan dan suaminya kehilangan pekerjaan akibat PHK. Keluarganya justru tercatat dalam detail enam. Alhasil anaknya terancam kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan.

Sistem desil yang digunakan pemerintah menurut Imam perlu dievaluasi secara menyeluruh tidak hanya mengandalkan indikator administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga secara faktual.

"Jangan sampai angka kemiskinan terlihat turun di atas kertas, tetapi di lapangan masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anaknya. Data harus berpihak pada realitas, bukan sekadar statistik," tegas politisi Partai NasDem tersebut. (*)