KETIK, SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Musyafak, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Yordan M. Batara Goa serta anggota Fraksi PDI Perjuangan Diana A.V. Sasa dan Martin Hamonangan menerima aspirasi massa dari Eksponen Nasionalis ’96 pada Selasa, 10 November 2026. Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya atau diproses melalui mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Jawa Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada DPR RI dan MPR RI.
Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan oleh Eksponen Nasionalis ’96. Di antaranya, meminta Wakil Presiden mengundurkan diri, mendesak DPR RI dan MPR RI menjalankan fungsi pengawasan serta kewenangan konstitusional terkait mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, serta meminta peninjauan terhadap fasilitas dan operasional Wakil Presiden yang bersumber dari APBN.
Selain itu, massa juga mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan pelanggaran pidana terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dan meminta DPRD Jawa Timur meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan MPR RI.
Menanggapi penyampaian tersebut, M. Musyafak menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat melalui lembaga terkait.
Baca Juga:
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI dan Dindik Jatim Siapkan Kolaborasi Apik“Hari ini, kami telah menerima aspirasi dari rekan-rekan Eksponen Nasionalis ’96. Selanjutnya, aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, melalui unggahan media sosial resmi DPRD Jawa Timur disampaikan bahwa surat penyampaian aspirasi telah disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, untuk disampaikan kepada Ketua DPR RI. Langkah ini menjadi bentuk tindak lanjut lembaga terhadap aspirasi yang diterima dari masyarakat.
DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan bagi suara masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan diterima dan diteruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi. (*)