KETIK, SLEMAN
– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sekaligus mendukung program katekese kebangsaan, Paroki Tyas Dalem Gusti Yesus Macanan menggelar Sarasehan Kebangsaan pada Minggu 30 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00–12.00 WIB di Gereja Paroki Macanan, Dusun Potrojayan, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Sleman ini digagas oleh Tim Pelayanan Bidang Kemasyarakatan Paroki. Acara mengusung tema “Mengelola Potensi Konflik Sosial dan Mencegah Aksi Intoleransi Antar Umat Beragama”.
Sarasehan ini dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Tampak hadir perwakilan umat lingkungan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Orang Muda Katolik (OMK), hingga jajaran Tramtib/Jawatan Keamanan dari empat wilayah lintas kabupaten, yakni Kapanewon Prambanan Sleman, Piyungan, Berbah, dan Prambanan Klaten.
Ketua Bidang Kemasyarakatan Paroki Macanan, AKP Ignatius Dwi Daryanto, menegaskan bahwa keberagaman di DI Yogyakarta merupakan anugerah sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan bijak.
"Berdasarkan catatan kami sepanjang 2022–2026, terdapat 10 kejadian aksi intoleransi di DIY. Yogyakarta ini merupakan barometer nasional; sedikit saja pemantik bisa langsung viral dan menjadi perhatian publik luas," tegas Ignatius.
Ia turut mengingatkan kembali peristiwa di Babarsari dan kasus penolakan di Bantul sebagai pelajaran berharga bersama bahwa dominasi ego kelompok berpotensi kuat memicu konflik sosial.
Dua Ancaman Utama di Sleman
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, Bagus Jalu Anggoro yang akrab di panggil Jalu, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif gereja yang aktif mengambil peran dalam isu-isu kebangsaan.
Jalu menyoroti dua perhatian utama yang tengah dihadapi wilayah Sleman, yakni maraknya kejahatan jalanan (klitih) dan bahaya laten IRET (Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme).
Terkait klitih, Jalu menyebut aksi tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan massal yang merusak rasa aman warga. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak sudah berada di rumah pada jam rawan, yaitu pukul 22.00 hingga 04.00 WIB.
Di samping itu, ia mengungkapkan adanya pergeseran strategi penyebaran paham radikal yang kini menyasar kelompok Gen Z melalui media digital, salah satunya lewat gim daring (game online).
"Tugas kita adalah menjadikan gereja dan komunitas sebagai rumah kedua yang hangat bagi generasi muda. Selipkan pesan antikekerasan dan literasi digital secara konsisten. Kemerdekaan ini kita raih bersama, dan kini tugas kita adalah menenun kembali kerukunan," tuturnya.
Merawat Keberagaman dan Literasi Informasi
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bantul, Yulius Suharta, menggarisbawahi pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.
"Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa keberagaman hadir bukan untuk diseragamkan. Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pelajar memegang peran penting karena tingkat toleransinya menjadi tolok ukur secara nasional," paparnya.
Sementara itu, Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Prambanan, Mohamad Robani, mengimbau warga agar senantiasa bijak dan kritis dalam menerima informasi di tengah derasnya arus digital.
"Jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya, segera sampaikan kepada pengurus RT, RW, FKUB, atau pihak Tramtib. Utamakan penyelesaian di tingkat paling bawah," imbau Robani.
Selain isu keamanan digital dan ketertiban umum, ia juga menyertukan pesan peduli lingkungan agar warga tidak membakar sampah secara sembarangan.
Jalannya sarasehan kebangsaan ini turut didampingi oleh Romo Paroki, Romo Agustinus Tejo Kusumantono, Pr dan Romo Agustinus Nunung Wuryantoko, Pr. Rangkaian acara ditutup dengan komitmen dan penegasan bersama seluruh elemen yang hadir untuk terus merawat ruang dialog, saling menghormati perbedaan, serta memperkokoh persatuan demi ketenteraman wilayah. (*)