BNPB: Karhutla di Enam Provinsi dengan Lahan Gambut Masih Berat

KETIK, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang memiliki kawasan lahan gambut masih dalam kondisi berat.

Hingga Selasa, 6 Oktober 2026, tim gabungan masih melakukan pemadaman terhadap sekitar 186 hektare lahan gambut yang terbakar.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M. menyampaikan kondisi tersebut setelah menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Graha BNPB, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, BNPB melaporkan perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah, terutama karhutla yang terjadi di enam provinsi prioritas.

Enam provinsi yang menjadi lokasi penanganan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Suharyanto menjelaskan, penanganan kebakaran di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan masih berpotensi kembali muncul sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Pemadaman di lahan gambut sangat sulit. Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai karena bisa muncul titik kebakaran baru,” ujar Suharyanto dalam keterangannya.

Selain enam provinsi prioritas tersebut, BNPB mencatat terdapat 13 kejadian kebakaran di wilayah lainnya dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 400 hektare.

Namun, kebakaran yang terjadi di luar kawasan lahan gambut dinilai relatif lebih mudah ditangani karena berada di kawasan lahan mineral.

Dampak karhutla terhadap kualitas udara juga menjadi perhatian pemerintah. Kabut asap pekat dilaporkan terjadi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan hingga mengganggu aktivitas penerbangan.

Sementara itu, di Jambi kembali muncul titik api di kawasan Taman Nasional Bukit Sembilan. Kebakaran yang sebelumnya mencapai sekitar 300 hektare tersebut kini berhasil ditekan menjadi sekitar 140 hektare.

Kebakaran di kawasan tersebut berada di lahan yang bukan merupakan kawasan gambut.

BNPB juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat. Distribusi perlengkapan, termasuk masker, dilakukan di sejumlah wilayah terdampak.

Pelayanan kesehatan juga terus dimaksimalkan seiring adanya peningkatan jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung, BNPB berharap turunnya hujan dapat membantu proses pemadaman.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan BNPB, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada minggu ketiga Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November.

BNPB juga menyoroti kondisi El Nino pada 2026 yang disebut datang lebih cepat dibandingkan siklus yang biasanya terjadi.

Suharyanto menyebut kondisi serupa sebelumnya terjadi pada 2015, 2019, dan 2023. Menurutnya, fenomena tersebut turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun ini cukup besar.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BNPB bersama jajaran terkait akan terus melakukan pemadaman dan mendistribusikan berbagai peralatan yang dibutuhkan masyarakat selama sebulan ke depan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi dampak kebakaran dan kabut asap terhadap masyarakat di wilayah terdampak.(*)