KETIK, PALEMBANG – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus dugaan perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural dengan tujuan Arab Saudi.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial E.A alias Erliana sebagai tersangka. Warga Prabumulih tersebut diduga berperan merekrut sekaligus memfasilitasi keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.

Dirres PPA-PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti mengungkapkan, tersangka diduga tidak mengeluarkan modal pribadi dalam proses pemberangkatan korban. Namun, dari setiap orang yang berhasil direkrut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp6 juta hingga Rp7 juta.

"Modus yang dilakukan tersangka yakni merekrut calon pekerja migran Indonesia secara nonprosedural. Bahkan, tersangka tidak mengeluarkan uang sama sekali, tetapi bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp6 juta sampai Rp7 juta dari setiap orang yang diberangkatkan," ungkap Andes Purwanti.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika korban berinisial Intan Sarita Ayu bersama temannya mengetahui informasi pekerjaan di Arab Saudi melalui status WhatsApp seorang kenalannya pada Juli 2026.

Baca Juga:
Pria asal Ciamis Diduga Rekrut 17 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Raup Fee Rp18 Juta per Orang

Korban kemudian menghubungi kenalannya tersebut dan mendapatkan informasi bahwa keberangkatannya ke Arab Saudi sebelumnya diurus oleh tersangka E.A. Korban selanjutnya diberikan nomor telepon tersangka hingga keduanya intens berkomunikasi dan sepakat mengurus keberangkatan ke Arab Saudi.

Pada 23 Agustus 2026, korban bertemu dengan tersangka di Rumah Makan Siang Malam, Cambai, Kota Prabumulih.

Dalam pertemuan tersebut, tersangka menyampaikan bahwa tiket keberangkatan telah dibayar dan meminta korban menghubungi seseorang berinisial R.Z setibanya di Kota Tanjung.

Dirres PPA-PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti di ungkap kasus dugaan perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) Ditrez PPA-PPO di Mapolda Sumsel, Jumat 20 November 2026. (Foto : Yola/Ketik.com)

Baca Juga:
Iming-Iming Gaji Besar ke Malaysia Berujung Eksploitasi, Polres Brebes Amankan Empat Terduga Pelaku TPPO

Korban kemudian dibawa ke sebuah rumah untuk menunggu proses pembuatan paspor, visa, dan pemeriksaan kesehatan. Dalam proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, korban bahkan diarahkan untuk mengaku bahwa tujuan keberangkatannya ke luar negeri adalah berwisata, bukan bekerja.

Selanjutnya, korban bersama sejumlah perempuan lainnya ditempatkan di sebuah apartemen di Jakarta sebelum diberangkatkan menuju Surabaya.

Pada 29 September 2026, korban dan rekan-rekannya tiba di Arab Saudi setelah sebelumnya transit di Singapura dan Qatar. Setibanya di Riyadh, mereka dijemput dan dibawa ke kantor penyalur untuk menunggu penempatan majikan.

Korban sempat bekerja pada dua majikan berbeda. Namun, karena mengalami sakit, korban beberapa kali dikembalikan ke pihak penyalur.

Setelah itu, korban memutuskan untuk meminta pulang ke Indonesia dan telah melaporkan kondisinya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mendapatkan bantuan kepulangan.

Ironisnya, korban diberangkatkan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja sebagaimana mestinya.

Andes menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas perekrutan pekerja migran nonprosedural sejak 2016 hingga saat ini.

"Dari pengakuan tersangka, sudah kurang lebih 16 orang calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan dengan modus serupa.

 Tujuannya ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, dengan bekerja sama dengan penyalur yang berbeda," jelasnya.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam, satu buah paspor atas nama korban, serta dokumen transaksi rekening bank milik tersangka dan korban.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 455 Ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.(*)