ASN Berpengalaman Lebih dari 20 Tahun, Robby Kurniawan Tulang Punggung Kebijakan Transportasi Nasional

KETIK, JAKARTA – Dr. H. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr., QGIA., QCRO., CGRE merupakan salah satu aparatur sipil negara (ASN) dengan rekam jejak panjang di bidang pemerintahan dan transportasi. Selama lebih dari dua dekade mengabdi sebagai birokrat, ia telah menempati berbagai posisi strategis, mulai dari pemerintahan daerah hingga Kementerian Perhubungan.

Pengalaman tersebut mengantarkan pria kelahiran Palembang, 29 Juni 1979, ini dipercaya sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan sejak 10 Mei 2025. Dalam jabatan tersebut, Robby berperan memberikan masukan strategis untuk mendukung pembangunan transportasi nasional yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Sebelum mengemban amanah tersebut, Robby menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 7 November 2023 hingga 9 Mei 2025. Posisi itu menempatkannya sebagai salah satu penggerak utama dalam penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar pengembangan sektor transportasi nasional.

Kariernya di Kementerian Perhubungan terus berkembang melalui sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda pada 1 Desember 2022 hingga 6 November 2023.

Sebelumnya, Robby menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan sejak 26 Juni 2019 hingga November 2022. Dalam posisi tersebut, ia bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta sinkronisasi berbagai kebijakan strategis di sektor transportasi.

Berawal dari Pemerintahan Daerah

Sebelum berkiprah di tingkat nasional, Robby membangun karier birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah pemerintah daerah.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada 30 Januari 2017 hingga 2 Juli 2018, setelah sebelumnya menjadi Staf Ahli Bupati PALI Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia pada 22 April 2016 hingga 29 Januari 2017.

Robby juga pernah dipercaya sebagai Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan pada 25 Agustus 2015 hingga 17 Februari 2016.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan (2012–2015) serta Kepala Biro Humas dan Protokol (2011–2012).

Aktif di Organisasi

Di luar tugas birokrasi, Robby juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Karier IKTPK sejak 2020 serta menjadi Andalan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan sejak 2010.

Ia juga pernah menjadi Bendahara Umum Pengurus Nasional Karang Taruna periode 2020–2025, Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan periode 2015–2020, serta Ketua Pengurus Provinsi PASI Sumatera Selatan periode 2014–2019.

Kompetensi Pemerintahan dan Transportasi

Latar belakang pendidikan Robby turut memperkuat kiprahnya sebagai birokrat. Ia merupakan lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada 2001 dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama pada 2004.

Untuk memperdalam kompetensi di bidang transportasi, ia menyelesaikan Magister Transportasi di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Universitas Trisakti pada 2024. Sebelumnya, ia juga meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2022 dan kini melanjutkan studi doktoral di bidang Manajemen Transportasi ITL Trisakti.

Selain pendidikan formal, Robby mengantongi sejumlah sertifikasi profesional, seperti Qualified Government Internal Auditor (QGIA), Qualified Certified Risk Officer (QCRO), dan Certified Governance Risk Executive (CGRE).

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai ASN, perpaduan kompetensi di bidang pemerintahan dan transportasi, serta pengalaman memimpin berbagai lembaga strategis, Robby Kurniawan terus berkontribusi dalam memperkuat kebijakan transportasi nasional yang efektif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (*)