Aktivis Simeulue Desak Evaluasi Pengawasan Bio Solar, Minta Kinerja Manajer Pertamina Diperiksa

KETIK, SIMEULUE – Aktivis Simeulue, Ferno Jeli, mendesak PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Simeulue, Aceh, Minggu, 18 Oktober 2026.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Presiden Mahasiswa STIES Banda Aceh itu juga meminta Pertamina mempertimbangkan pencopotan manajer setempat jika pemeriksaan internal membuktikan adanya kelalaian dalam pengawasan distribusi.

Desakan tersebut muncul menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh Bio Solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu aktivitas sopir dump truck, pengemudi L300, nelayan, dan petani yang bergantung pada ketersediaan BBM.

“Pertamina harus memastikan distribusi Bio Solar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Ferno.

Ia juga menyoroti persoalan yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue pada 9 September 2026. Menurut Ferno, forum tersebut membahas keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh Bio Solar.

Ferno turut meminta klarifikasi mengenai informasi ketidakhadiran pihak Pertamina dalam rapat tersebut. Ia menilai perusahaan perlu memberikan penjelasan kepada DPRK sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk menangani keluhan masyarakat.

Selain masalah ketersediaan, Ferno meminta pihak berwenang menelusuri dugaan penjualan Bio Solar menggunakan jeriken dengan harga yang melampaui ketentuan serta kemungkinan penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, baik dalam proses penyaluran maupun pengawasan, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Subsidi pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” katanya.

Ferno meminta Pertamina mengevaluasi mekanisme distribusi di SPBU yang dikeluhkan masyarakat serta memeriksa tanggung jawab manajemen setempat. Ia menegaskan, tindakan terhadap pihak yang diduga lalai harus berdasarkan hasil pemeriksaan objektif dan transparan.

Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran distribusi Bio Solar dan informasi mengenai ketidakhadiran Pertamina dalam RDP DPRK Simeulue masih memerlukan verifikasi. Jurnalis Ketik.com masih berupaya mmelakukan konfirmasi dari Pertamina dan pihak lain, terkait masalah distribusi BBM di Simeulue ini. (*)