700 Ribu Lebih Orang Diperkirakan Turun ke Jalan, Prancis Siaga Hadapi Demo Besar

KETIK, JAKARTA – Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70 ribu personel kepolisian untuk mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran yang diperkirakan diikuti ratusan ribu orang di berbagai kota.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya kerusuhan yang terjadi pada Oktober lalu.

Dilansir Reuters, Kamis, 5 November 2026, aksi demonstrasi kali ini juga diikuti pemogokan pekerja sektor publik.

Gelombang protes tersebut menjadi ujian baru bagi Presiden Emmanuel Macron setelah berminggu-minggu terjadi pergolakan yang mengguncang pemerintahannya.

Mobilisasi massa diserukan oleh sejumlah serikat pekerja, termasuk serikat buruh sayap kiri CGT, serta mendapat dukungan kelompok mahasiswa.

Aksi ini muncul setelah serangkaian demonstrasi terkait biaya hidup, layanan publik, dan pendidikan memicu kerusuhan sipil terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita harus hadir dalam jumlah besar di jalanan hari ini," ujar pemimpin CGT, Sophie Binet, kepada saluran televisi LCI.

Pengerahan puluhan ribu personel kepolisian dilakukan setelah kerusuhan dan penjarahan pada 17 Oktober 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah toko dan bangunan umum di berbagai wilayah Prancis serta memicu kritik terhadap penanganan krisis oleh pemerintahan Macron.

Badan intelijen dalam negeri Prancis memperkirakan antara 500.000 hingga 700.000 orang akan mengikuti demonstrasi di luar wilayah Paris.

Selain aksi turun ke jalan, pemogokan pekerja juga diperkirakan mengganggu sejumlah layanan publik. Kementerian Pendidikan Prancis menyatakan sekitar 17,5 persen guru sekolah dasar negeri diperkirakan ikut melakukan aksi mogok.

Serikat pekerja juga memperingatkan kemungkinan gangguan pada layanan kereta api dan transportasi umum.

Dampak pemogokan bahkan mulai dirasakan sektor energi. Produksi energi nuklir Prancis dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,4 gigawatt pada Kamis pagi.

Di sisi lain, kalangan pelajar juga diperkirakan bergabung dalam demonstrasi. Mereka menyoroti kondisi sekolah dan ketidakpastian masa depan sebagai persoalan yang masih menjadi perhatian.

"Kami berupaya untuk terus melakukan mobilisasi semaksimal mungkin. Beberapa orang tidak ikut karena merasa takut. Banyak orang takut akan kekerasan oleh polisi," ujar Irma de Banville, seorang pelajar berusia 19 tahun di Paris.

Sementara itu, pemerintah Prancis membela strategi pengamanan yang diterapkan kepolisian. Pemerintah menyatakan setiap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat akan diselidiki.

Menjelang aksi demonstrasi tersebut, Presiden Emmanuel Macron menggelar rapat pertahanan dan keamanan pada Rabu, 4 November 2026.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa gerakan yang awalnya dipicu kemarahan pelajar terhadap kondisi sekolah dan terbatasnya peluang bagi kaum muda telah berkembang menjadi tantangan yang lebih luas bagi pemerintahan Macron.

Sebelumnya, aksi protes nasional pada Sabtu, 31 Oktober 2026, secara umum berlangsung damai. Meski demikian, sejumlah bentrokan sempat terjadi di pinggiran lokasi demonstrasi.

Situasi politik di Prancis hingga kini masih diwarnai ketegangan.(*)